JAKARTA - Teka-teki pengisian jabatan Wakil Panglima TNI akhirnya terjawab. Letnan Jenderal Tandyo Budi Revita, yang kini menjabat Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dikabarkan telah ditunjuk untuk mengisi posisi nomor dua di tubuh TNI.

Pelantikan Tandyo dijadwalkan berlangsung pada Minggu (10/8/2025) di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, bersamaan dengan upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Informasi ini diperoleh dari seorang perwira tinggi Kementerian Pertahanan dan dokumen resmi susunan acara upacara.

Menurut dokumen tersebut, pelantikan akan dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB, setelah penganugerahan pangkat jenderal kehormatan bintang empat kepada empat purnawirawan TNI, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Kepala BIN M. Herindra.

Sebelum menjadi Wakil KSAD, Tandyo pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di Kementerian Pertahanan saat Prabowo masih menjabat Menhan, antara lain Direktur Bela Negara (2018–2019), Direktur Kerah Pengamanan (2019–2021), dan Kepala Badan Diklat (2021–2023).

Pengamat militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, sebelumnya memprediksi calon kuat Wakil Panglima TNI adalah perwira bintang tiga yang pernah bekerja sama dengan Prabowo. Ia menilai, jabatan ini selalu memiliki konteks khusus pada masanya, seperti ketika Jenderal Fachrul Razi menjabat pada 1999–2000, saat Laksamana Widodo AS menjadi Panglima TNI dari matra Angkatan Laut.

Peraturan Presiden Nomor 85/2025 yang diteken 5 Agustus 2025 mengatur jabatan Wakil Panglima TNI sebagai bagian dari unsur pimpinan Mabes TNI, meski tak merinci tugasnya. Dalam aturan sebelumnya, Perpres 66/2019, posisi ini bertugas mengkoordinasikan pembinaan kekuatan tiga matra dan membantu panglima sehari-hari.

Sinyal pengisian jabatan ini sudah terlihat sejak April 2025. Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kala itu menyebut, posisi Wakil Panglima TNI akan segera diisi. Agus menegaskan, seluruh kandidat yang dipertimbangkan telah memenuhi syarat, dan dipilih berdasarkan kemampuan membantu menjalankan program pemerintah maupun internal TNI. (sa)