JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp48,4 triliun kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Tambahan ini diperlukan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah per tahun, sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto.

Kebutuhan total anggaran program tersebut mencapai Rp53,6 triliun, sementara anggaran yang tersedia untuk Kementerian PKP di tahun mendatang hanya Rp5,1 triliun.

"Berdasarkan usulan Satgas Perumahan, kebutuhan dana pembangunan rumah mencapai Rp53,6 triliun. Sehingga diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp48,4 triliun," kata Ara, Senin (18/11/2024).
Ara juga meminta dukungan tambahan sumber daya manusia (SDM) dari Kementerian Keuangan untuk membantu pelaksanaan program. Menurutnya, SDM yang kompeten sangat penting untuk memastikan koordinasi yang baik di Kementerian PKP.

Dampak Ekonomi 
Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menyebut bahwa program ini tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada ekonomi Indonesia.

"Program ini membuka 5-6 juta lapangan kerja baru. Perumahan terkait dengan 185 sektor usaha, seperti besi, semen, kayu, dan aluminium. Setiap rumah di pedesaan memerlukan sekitar empat tukang, dan target kami adalah 2 juta rumah di pedesaan serta 1 juta di perkotaan setiap tahun," ujar Hashim.
Menurut Hashim, pembangunan rumah gratis yang dilakukan di negara-negara seperti China, Singapura, dan Korea Selatan telah terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di China, sektor perumahan bahkan menyumbang 25% dari PDB selama 35 tahun terakhir.

"Ini bukan sekadar 3 juta rumah dalam lima tahun, melainkan 3 juta rumah per tahun, sehingga dalam lima tahun, target kami mencapai 15 juta rumah dan dalam 10 tahun sebanyak 30 juta rumah," tambah Hashim.

Peduli HAM
Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, juga mengajukan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk mendukung lebih dari 200 program dan membiayai 2.500 pegawai di kementeriannya.

Salah satu program prioritas adalah desa peduli HAM, yang melibatkan 83.000 kelompok kerja dari 1.007 tim yang tersebar di desa-desa di seluruh Indonesia. "Kami telah membentuk tim lapangan yang siap bekerja, dan nantinya akan ada pengorganisasian lebih lanjut serta pembentukan kantor wilayah," ujar Pigai.
Kedua program dari Kementerian PKP dan Kementerian HAM diharapkan mampu memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.