JAKARTA - Pengamat politik Rocky Gerung memberikan pandangan kritis terkait rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan diterapkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Rocky, kebijakan perpajakan harus berlandaskan pada filosofi pajak dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.

"Filosofi pajak adalah hak rakyat untuk menolak pemerintah mengambil kekayaannya. Namun, rakyat bersedia membayar jika ada harapan yang baik dari pembayaran pajak tersebut," ujar Rocky melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin (23/12/24).

Kritik terhadap Metodologi Penagihan Pajak
Rocky menyoroti metodologi penagihan pajak yang dinilai masih memiliki banyak kelemahan. Ia mengusulkan agar pemerintah memperbaiki cara penagihan agar lebih relevan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

"Perbaiki metodologi karena banyak celah dalam penagihan pajak. Harus ada pendekatan baru untuk memastikan apakah pajak itu diterapkan secara adil atau tidak," jelas Rocky.

Pendekatan fenomenologis, menurut Rocky, menjadi penting dalam memahami kesulitan masyarakat dalam membayar pajak. Ia mencontohkan bahwa banyak warga yang lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan tempat tinggal dibandingkan kewajiban pajak.

"Sebagian rakyat punya uang, tapi uang itu digunakan untuk kebutuhan individu seperti pangan, sandang, dan pendidikan. Itu yang harus dipahami sebagai fenomenologi politik perpajakan kita," tegasnya.

Jangan Paksakan Kenaikan PPN
Rocky juga mengkritik keras pendekatan pemerintah yang terkesan memaksakan kenaikan PPN 12 persen hanya karena sudah diatur dalam undang-undang. Ia menilai kebijakan tersebut harus memperhatikan realitas ekonomi masyarakat yang sedang kesulitan.

"Kalau kondisi ekonomi rakyat sulit, kenaikan PPN malah akan dianggap sebagai bentuk pemerasan. Jangan hanya karena ada aturan, lalu semua harus terlaksana tanpa mempertimbangkan keadaan rakyat," kata Rocky.

Ia juga menyindir kebijakan pemerintah yang dianggap tidak konsisten dengan janji-janji kampanye.

"Kalau janji makan siang gratis tapi pendapatan rakyat malah dipajaki untuk membayar makan siang gratis itu, ya lebih baik rakyat pakai uangnya untuk makan siang anak mereka sendiri," pungkasnya.

Harapan untuk Kebijakan Pajak yang Lebih Adil
Pandangan Rocky Gerung ini menambah kritik terhadap kebijakan kenaikan PPN yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat pasca-pandemi. Publik berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan perpajakan yang lebih inklusif dan adil, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi rakyat kecil. (mul)

#RockyGerung #KenaikanPPN #FenomenologiPajak #EkonomiRakyat #PajakAdil #KritikKebijakan