JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, menghasilkan temuan mengejutkan yang mendorong penghematan anggaran hingga Rp 306 triliun. Langkah ini diambil sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan anggaran negara.

Menurut Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, sang presiden melakukan audit APBN hingga ke lapisan ke-9, jauh lebih dalam dibandingkan pemeriksaan biasa yang hanya mencapai lapisan ke-3 atau ke-4. "Biasanya presiden atau menteri hanya memeriksa sampai tingkat tiga atau empat, tapi Pak Prabowo membongkar sampai tingkat sembilan," ujar Hashim dalam CNBC Indonesia ESG Sustainability Forum 2025 pada Jumat (31/01/25).

Temuan Anggaran yang Dipangkas
Hasil pemeriksaan tersebut mengungkap banyak anggaran yang bisa dihemat, terutama pada:

Biaya kunjungan kerja, baik di dalam maupun luar negeri.
Program-program yang dianggap tidak efektif atau "konyol," yang langsung dipangkas tanpa kompromi.
Hashim menambahkan, "Ada program konyol yang dihapus. Banyak yang ternyata tidak efisien."

Daftar 16 Pos Anggaran yang Dipangkas
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menindaklanjuti Inpres tersebut melalui Surat Edaran S-37/MK.02/2025 yang dikirimkan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, hingga aparat penegak hukum. Berikut adalah daftar 16 pos anggaran yang mengalami pemangkasan signifikan:

Alat Tulis Kantor (ATK): dipangkas hingga 90%.
Percetakan dan Souvenir: 75,9%.
Sewa Gedung, Kendaraan, dan Peralatan: 73,3%.
Belanja Lainnya: 59,1%.
Kegiatan Seremonial: 56,9%.
Perjalanan Dinas: 53,9%.
Kajian dan Analisis: 51,5%.
Jasa Konsultan: 45,7%.
Rapat, Seminar, dan Sejenisnya: 45%.
Honor Kegiatan dan Jasa Profesi: 40%.
Infrastruktur: 34,3%.
Diklat dan Bimbingan Teknis (Bimtek): 29%.
Peralatan dan Mesin: 28%.
Lisensi Aplikasi: 21,6%.
Bantuan Pemerintah: 16,7%.
Pemeliharaan dan Perawatan: 10,2%.
Dampak Penghematan APBN 2025
Langkah tegas ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran negara dan memastikan bahwa setiap rupiah digunakan untuk program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Fokus utama pemerintah adalah memaksimalkan belanja produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (mul)

#APBN2025 #PrabowoSubianto #PenghematanAnggaran #EfisiensiAPBN #ReformasiBirokrasi #SriMulyani #Inpres2025 #EkonomiIndonesia #TransparansiAnggaran #GoodGovernance