Nasional

Kasau Tak Masalahkan Angkatan Siber Diisi Sipil

Dani Tri Wahyudi — Satu Indonesia
11 September 2024 19:00
Kasau Tak Masalahkan Angkatan Siber Diisi Sipil
Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohammad Tonny Harjono ditemui usai acara pemberian penghargaan satyalancana kebaktian sosial kepada masyarakat yang telah mendonorkan darahnya 100 kali atau lebih di Jakarta, Senin (5/8/2024).

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau), Marsekal TNI Tonny Harjono, mengungkapkan tidak ada masalah jika Angkatan Siber yang akan dibentuk di tubuh TNI melibatkan personel sipil, asalkan tujuan organisasi tersebut sesuai dengan fungsinya.

"Yang penting adalah tujuan dari pembentukan organisasi tersebut. Kami tidak mempermasalahkan apakah personelnya berasal dari sipil atau militer," kata Tonny setelah mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu. Tonny menyatakan TNI AU siap jika Angkatan Siber menjadi matra keempat TNI. Saat ini, TNI AU sudah memiliki satuan yang menangani pertahanan siber di bawah Dinas Pengamanan.

"Saat ini, Angkatan Udara sudah memiliki satuan siber di bawah Dinas Pengamanan," ujar Tonny, yang sebelumnya menjabat sebagai Ajudan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, personel yang mengisi satuan siber di TNI AU telah mengikuti pendidikan siber dan memiliki latar belakang dalam bidang informasi dan teknologi (IT). "Personel yang memiliki dasar ilmu IT akan mengawaki satuan siber. Selanjutnya, mereka akan mengikuti kebijakan TNI," tambahnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan perintah untuk membentuk Angkatan Siber sebagai matra keempat di TNI. "Saya sudah diperintah oleh Pak Presiden untuk membentuk TNI Angkatan Siber, seperti yang disampaikan dalam pidato di MPR kemarin," kata Agus setelah menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Dia menjelaskan bahwa satuan siber ini akan berbeda dari satuan lainnya di TNI karena akan melibatkan lebih banyak personel sipil, dengan fokus pada keahlian khusus dalam rekrutmen. (ant) 
 


Berita Lainnya