JAKARTA - Center of Economic and Law Studies (Celios) memproyeksikan kabinet besar yang dibentuk oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, berpotensi memboroskan anggaran hingga Rp1,95 triliun. Prabowo diketahui telah memanggil 108 calon menteri, wakil menteri (wamen), dan kepala lembaga yang akan mengisi posisi strategis di kabinet pemerintahannya.

Beberapa kementerian dikabarkan akan memiliki lebih dari dua wamen, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut peneliti Celios, Galau D Muhammad, penambahan posisi ini bisa memicu pemborosan anggaran yang signifikan.

"Semakin banyak wakil menteri yang diangkat, semakin besar pula belanja negara, termasuk gaji staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, dan pembayaran pensiun bagi menteri dan wakil menteri," ujar Galau, Kamis (17/10/2024). Galau menambahkan, kondisi ini akan memperburuk kerentanan fiskal yang dipicu oleh utang jatuh tempo dan penurunan penerimaan pajak. Berdasarkan analisis Celios, pengeluaran negara dapat membengkak hingga Rp1,95 triliun dalam lima tahun ke depan akibat kabinet besar Prabowo-Gibran. Angka ini belum termasuk biaya tambahan untuk pembangunan fasilitas kantor dan gedung baru.

Estimasi ini didasarkan pada asumsi gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp150 juta per bulan, gaji dan tunjangan wamen Rp100 juta per bulan, serta anggaran operasional Rp500 juta per bulan untuk setiap menteri dan wamen.

Sebagai perbandingan, di era kabinet Jokowi-Ma'ruf yang terdiri dari 34 menteri dan 17 wamen, total biaya gaji dan tunjangan menteri mencapai Rp61,2 miliar per tahun, sementara untuk wamen sebesar Rp20,4 miliar per tahun. Biaya operasional untuk menteri dan wamen mencapai Rp306 miliar per tahun, dengan total biaya keseluruhan Rp387,6 miliar per tahun.

Sementara itu, di kabinet Prabowo-Gibran yang diproyeksikan terdiri dari 49 menteri dan 59 wamen, total biaya gaji dan tunjangan menteri mencapai Rp88,2 miliar per tahun, wamen Rp70,8 miliar per tahun, dan biaya operasional mencapai Rp648 miliar per tahun. Total biaya untuk kabinet ini diperkirakan mencapai Rp777 miliar per tahun, dengan peningkatan anggaran tahunan sebesar Rp389,4 miliar dibanding era Jokowi.

Dalam lima tahun, anggaran kabinet Prabowo-Gibran bisa membengkak hingga Rp1,947 triliun. Celios juga mencatat bahwa 55,6 persen atau 60 dari 108 calon menteri dan wakil menteri berasal dari kalangan politisi, sedangkan profesional teknokrat hanya 15,7 persen. Sisanya terdiri dari anggota TNI/Polri, pengusaha, tokoh agama, selebriti, dan akademisi.

Celios menilai bahwa banyaknya politisi dalam kabinet ini menunjukkan adanya kepentingan politik, dengan proporsi 72 persen kandidat yang berasal dari pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Selain itu, kabinet ini juga dinilai tidak inklusif, dengan hanya 10 kandidat perempuan (9,3 persen) dari total 108 kandidat. (dan)