Nasional
Jokowi Harus Diproses Hukum
Rocky Gerung: Pemecatan Ini Cacat dalam Biografi Jokowi
JAKARTA - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menerima keputusan pemecatannya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan sikap tenang. Jokowi menyatakan bahwa waktu akan menjadi jawaban atas segala situasi ini.
"Biarkan waktu yang akan menjawab semuanya," ujar Jokowi dalam pernyataannya menanggapi keputusan partai, Kamis (19/12/24).
Keputusan ini memicu berbagai analisis dan komentar, salah satunya dari pengamat politik Rocky Gerung. Melalui kanal YouTube resminya, Rocky menyebut bahwa pernyataan Jokowi mencerminkan upaya mencari keselamatan di tengah kondisi politik yang tidak menguntungkan.
Rocky Gerung: Pemecatan Ini Cacat dalam Biografi Jokowi
Menurut Rocky, pemecatan ini akan menjadi noda dalam biografi politik Jokowi. Lebih jauh, ia menyoroti bahwa media internasional telah melaporkan hal ini sebagai upaya "penyingkiran" Jokowi dari partai yang dulu menjadi pijakan karier politiknya.
"Ini adalah preseden buruk. Media asing bahkan sudah menulis bahwa Jokowi disingkirkan dari partai yang membesarkannya," ujar Rocky.
Pelanggaran Etik dan Disiplin Jadi Alasan Pemecatan
Pemecatan Jokowi oleh PDIP didasarkan pada dugaan pelanggaran etik dan disiplin partai. Selain itu, Jokowi dituduh telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK), yang dianggap merusak tatanan demokrasi dan hukum di Indonesia.
"Ketika seorang presiden menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi, ini bukan hanya masalah etik, tetapi juga harus diproses secara hukum," tegas Rocky Gerung.
Keputusan pemecatan ini tertuang dalam beberapa Surat Keputusan:
SK Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 untuk pemecatan Joko Widodo.
SK Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 untuk pemecatan Gibran Rakabuming Raka.
SK Nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024 untuk pemecatan Bobby Nasution.
Pengumuman Resmi oleh PDIP
Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun, melalui sebuah video resmi yang dirilis pada Senin, 16 Desember 2024.
Komaruddin menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen PDIP untuk menjaga moral, hukum, dan etika politik dalam berbangsa dan bernegara. (mul)
#JokowiDipecat #PDIP #RockyGerung #BeritaPolitik #GibranRakabuming #BobbyNasution #PemecatanPresiden