JAKARTA - Staf Khusus Presiden, Juri Ardiantoro, menegaskan bahwa isu keretakan hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan upaya adu domba yang sengaja dirancang untuk mengganggu kelangsungan pemerintahan.

Juri menyatakan  spekulasi semacam itu hanya akan menciptakan ketidakstabilan dan mengalihkan fokus dari agenda pemerintah yang sedang berjalan. "Jika ada upaya untuk mengadu domba dengan menyebarkan klaim bahwa hubungan antara Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih saat ini retak, itu merupakan upaya yang disengaja untuk mengganggu keberlanjutan pemerintahan," ujarnya.

Juri menjelaskan bahwa adu domba tersebut dirancang dengan cara merangkai berbagai informasi, peristiwa, dan kejadian yang terjadi belakangan ini, lalu menyimpulkan secara yakin bahwa telah terjadi keretakan. Ia menekankan bahwa fokus utama pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini adalah membangun pondasi yang kuat untuk memuluskan transisi pemerintahan.

Menurut Juri, Presiden Joko Widodo telah memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi Prabowo, sebagai Presiden Terpilih, untuk menyusun agenda-agenda strategis demi menjalankan visi dan misinya, serta memastikan keberlanjutan pemerintahan. "Di mana letak keretakannya? Itulah yang menjadi pertanyaan Pak Prabowo. Presiden Terpilih tegas menolak berbagai spekulasi, rumor, bahkan upaya-upaya politik yang bertujuan mengadu domba dengan Presiden Joko Widodo," jelas Juri.

Ia menambahkan bahwa politik adu domba merupakan politik usang yang sangat tidak disukai oleh masyarakat Indonesia. "Jadi, berhentilah membangun narasi dan spekulasi yang bertujuan memecah belah kita sebagai bangsa," tambahnya. Sebelumnya, dalam penutupan Kongres PAN pada Sabtu (24/8), Prabowo menanggapi isu keretakan dengan Presiden Jokowi. Ia menyebut isu tersebut sebagai upaya adu domba dan menegaskan bahwa ia tidak mempermasalahkan hal itu.

Prabowo juga meminta agar metode adu domba tidak lagi digunakan dan menegaskan bahwa intelijen harus digunakan untuk kepentingan bangsa, bukan untuk memata-matai lawan politik. (ant)