JAKARTA - Memanfaatkan pameran otomotif khusus kendaraan niaga, GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2024, PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) secara resmi memperkenalkan fasilitas Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah bersertifikat resmi.

Menurut After Sales & Technical Director HMSI, Irwan Supriyono, layanan uji berkala kendaraan bermotor milik HMSI didukung oleh SDM Penguji yang memiliki sertifikat kompetensi resmi dari Dirjen Perhubungan Darat, serta metode pengujian yang mengikuti regulasi pemerintah dan inspeksi standar APM Hino. Hal ini menghasilkan kualitas hasil uji yang dapat dipertanggungjawabkan, serta rekomendasi perbaikan yang tepat, langsung di bengkel resmi Hino.

Fasilitas terbaru dari Hino ini mencakup uji berkala perpanjangan masa berlaku yang dilakukan setiap 6 bulan kepada seluruh jenis Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU), termasuk merek Hino maupun non-Hino. Untuk memanfaatkan fasilitas ini, pemohon hanya perlu melakukan pemesanan melalui aplikasi yang disediakan. Hal ini memungkinkan konsumen untuk menghindari antrean dan menghemat waktu tanpa mengganggu operasional kendaraan.

Selain itu, di GIICOMVEC 2024, Hino juga memperkenalkan lima unit kendaraan terbaiknya di booth mereka yang berlokasi di Hall B, JCC, Senayan, Jakarta. Presiden Direktur HMSI, Takashi Muto, menjelaskan bahwa booth Hino menyediakan one-stop business solution untuk semua kebutuhan kendaraan bisnis dari pengunjung, mulai dari unit kendaraan yang sesuai dengan beragam kebutuhan bisnis, layanan purna jual yang memudahkan bisnis, teknologi, hingga perusahaan pembiayaan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK) mendorong para "Social Ecopreneur" untuk memanfaatkan peluang yang muncul dari pembahasan konvensi iklim "Intergovernmental Negotiating Committee" (INC)-IV terkait "International Legally Binding Instrument (ILBI) on Plastic Pollution, Including in The Marine Environment" yang akan dilakukan pada bulan April mendatang.

Tujuan dari konvensi ini adalah menciptakan instrumen internasional yang mengikat secara hukum untuk mengakhiri pencemaran plastik, terutama di lingkungan laut. Direktur Pengelolaan Sampah Kemen-LHK, Novrizal Tahar, mengungkapkan bahwa konsep dasar dari "International Legally Binding Instrument on Plastic Pollution, Including in The Marine Environment" adalah untuk mengurangi sampah plastik dari sumbernya hingga akhir dengan kerja sama bersama.

Novrizal juga menekankan bahwa "Social Ecopreneur" adalah pengusaha yang tidak hanya fokus pada keuntungan tetapi juga pada penanggulangan masalah sosial dan lingkungan. Sebagai contoh, Rekosistem, sebuah perusahaan teknologi iklim asal Indonesia, berhasil mendapatkan investasi sekitar Rp75 miliar pada Agustus 2023 dalam putaran investasi yang dipimpin oleh Skystar Capital, dengan dukungan dari East Ventures, Provident, dan investor lainnya.

Novrizal berharap "Social Ecopreneur" dan perusahaan seperti Rekosistem dapat menjadi pilihan baru untuk pengelolaan sampah di Indonesia. Kemen-LHK memiliki target untuk menurunkan jumlah sampah hingga 40 juta ton pada tahun 2030 dan berharap bahwa "Social Ecopreneur" dapat membantu mencapai target ini.

Rekosistem telah berhasil mengelola total 35 ribu ton sampah pada tahun 2023. CEO dan Co-founder Rekosistem, Ernest Layman, menjelaskan bahwa perusahaannya masih fokus pada solusi pengelolaan sampah di kawasan permukiman dan berkolaborasi dengan pemerintah atau perusahaan swasta di pulau Jawa.

Rekosistem juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui kampanye #PilahKemasSetor, di mana masyarakat dapat menukar sampah anorganik di "Reko Waste Station" dengan poin hadiah yang dapat ditukar menjadi saldo e-wallet atau hadiah lainnya. Aplikasi Rekosistem dapat membantu masyarakat menemukan "Reko Waste Station" terdekat dengan mudah. Pada tahun 2023, tercatat 53.600 setoran sampah ke 40 "Reko Waste Station" dan "Drop Box" yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. (ant)