JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyatakan kesiapannya mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditangkap dan ditahan. Pernyataan ini disampaikan Megawati pada sebuah acara diskusi buku pada 12 Desember 2024, jauh sebelum Hasto resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Senin (24/12/24).

Kasus yang menyeret Hasto juga melibatkan buronan Harun Masiku, yang hingga kini masih menjadi teka-teki besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penegasan KPK: Penetapan Tersangka Murni Penegakan Hukum
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan langkah murni dalam proses penegakan hukum. "Kami murni melakukan proses penegakan hukum saja," ujar Setyo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/12/24).

Setyo menjelaskan bahwa kasus ini telah menjadi bagian dari memori serah terima dari pimpinan KPK sebelumnya kepada pimpinan baru. "Saya yakin Kedeputian Penindakan sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Kami hanya melanjutkan proses yang sudah berjalan," tambahnya.

Meski demikian, Setyo belum dapat memastikan kapan Hasto akan ditahan. "Itu merupakan kewenangan penyidik. Pimpinan tidak memiliki hak untuk mengintervensi penyidik, karena penyidik adalah independen," tegasnya.

Megawati: "Saya Akan Datang ke KPK"
Dalam acara peluncuran buku "Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis" pada 12 Desember 2024, Megawati menyatakan komitmennya untuk mendukung kader partainya, termasuk Hasto, jika menghadapi proses hukum. "Saya bilang, kalau kau itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum. Bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya," ujar Presiden ke-5 RI itu dengan tegas.

Implikasi Politik dan Respons Publik
Penetapan Hasto sebagai tersangka tidak hanya menambah kompleksitas dinamika politik di Indonesia, tetapi juga menempatkan PDIP dalam sorotan publik. Sebagai partai besar, langkah Megawati untuk turun tangan ke KPK jika diperlukan menunjukkan upaya mempertahankan loyalitas terhadap kadernya.

Di sisi lain, publik menantikan transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini. Banyak pihak berharap agar KPK tetap konsisten dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk menyelesaikan kasus Harun Masiku yang hingga kini masih menjadi buronan. (mul)

#KPK #HastoKristiyanto #HarunMasiku #Megawati #PolitikIndonesia #PemberantasanKorupsi #TransparansiHukum #PDIP