SAMARINDA - Forum Dayak Bersatu (FDB) Kalimantan Timur gerah dengan semakin banyaknya kelompok yang mencoba mengobok-obok Kaltim untuk kepentingan politik. Tudingan negatif yang dialamatkan ke Pemprov Kaltim hingga mempengaruhi rakyat untuk turun aksi dinilai tidaklah bijak, karena memutar balikkan fakta dengan mengabaikan data. 

“Forum Dayak Bersatu mengajak semua pihak untuk mengedepankan budaya verifikasi, menolak disinformasi, dan bersatu kita bersama-sama dengan Gubernur – Wakil Gubernur untuk membangun Kalimantan Timur yang lebih adil, maju, sejahtera dan bermartabat,” ajak Ketua Umum FDB Kaltim Decky Samuel, S.T., M.T dalam siaran persnya, Minggu (12/4/2026)

Dikatakan, dalam beberapa waktu terakhir, ruang publik di Kaltim diramaikan oleh berbagai narasi miring yang menyudutkan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Narasi tersebut menyentuh empat isu utama, yakni dinasti politik, anggaran rumah jabatan, tuduhan tidak pro SDM lokal, dan tidak berpihak pada rakyat miskin. 

Menurut Decky, sebagai organisasi kemasyarakatan yang berakar dari bumi Borneo dan menjunjung tinggi nilai kejujuran adat Dayak yang tulus, adil, dan berani bersuara demi kebenaran, FDB Kaltim menyatakan sikap tegas berdasarkan fakta-fakta yang dapat diverifikasi publik.

Dalam soal isu dinasti politik, menurut Decky,  tuduhan bahwa keluarga Mas’ud menguasai kekuasaan Kaltim secara tidak sah, adalah tidak benar. Ia pun mengajak menguji tudingan tersebut dengan hukum dan fakta.

“Tidak ada satupun regulasi di Indonesia,  termasuk UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang melarang anggota keluarga untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum yang berbeda. Yang dilarang adalah nepotisme, yakni penunjukan jabatan berbasis darah, bukan melalui seleksi demokratis,” tegas Decky.

 Data dan fakta menyebutkan, Gubernur Rudy Mas’ud menang Pilkada 2024 dengan selisih sekitar 202 ribu  suara, dikuatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud yang diusung delapan parpol Golkar, PDIP, PKS, Gerindra, PAN, PKB, Demokrat, Perindo), unggul dengan perolehan suara sebanyak  177.290 suara.

Sementara Hasanuddin Mas’ud yang kini menjadi Ketua DPRD Kaltim, dipilih melalui mekanisme pemilu legislatif yang sah dan diputuskan paripurna. Menjadi ketua DPRD Kaltim juga karena Partai Golkar sebagai partai pemenang di Pemilu tahun lalu. 

Terakhir, Syarifah Suraidah yang terpilih menjadi anggota DPR RI, mendapat kursi dari dapil Kaltim melalui proses pemilihan umum terbuka dan kompetitif. Rudy Mas’ud dan Syarifah Suraidah maju bersama saat pileg dengan nomor yang berurutan, tidak dalam keadaan Rudy sedang menjadi Gubernur.  Sehingga ketika Rudy terpilih menjadi gubernur, adalah normal Syarifah Suraidah yang menggantikannya sesuai nomor urut. 

“Fakta bahwa mereka menduduki posisi politik bukan hasil penunjukan, bukan warisan. Semua melalui proses demokratis yang sah dan diawasi KPU. Ini bukan dinasti. Ini kepercayaan rakyat yang berulang. FDB menegaskan, kritik dengan fakta, bukan framing,” Decky mengingatkan.

ANGGARAN RUMAH JABATAN RP 25 MILIAR 

Ia juga menjelaskan soal angka Rp25 miliar yang sengaja “digoreng” tanpa konteks untuk membentuk opini negatif. Ia pun membeberkan data dan fakta selengkap-lengkapnya berdasarkan data resmi Inaproc Kalimantan Timur:

Menurut Decky, angka Rp25 Miliar itu bukanlah untuk satu bangunan, namun akumulasi tiga objek, yang terdiri dari rumah jabatan gubernur sebesar Rp 12 M untuk 35 item, kantor gubernur sebesar Rp8,2 M untuk 5 item, serta rumah jabatan wagub sebesar Rp 4,9 M untuk 17 item.

“Bahkan bukan di satu tahun anggaran, tersebar dari APBD 2024, APBD 2025, hingga APBD Perubahan 2025,” tegas Decky meluruskan.

Selain itu, menurut Decky, anggaran tersebut bukanlah permintaan gubernur. Tapi dikerjakan TAPD, disetujui DPRD Kaltim, bahkan mendapat persetujuan resmi Kementerian Dalam Negeri.

“Fakta bahwa angka Rp25 M untuk tiga objek, lintas tiga tahun anggaran, sudah melalui mekanisme TAPD ke DPRD dan Kemendagri. Transparan dan akuntabel. Ini prosedur standar saat pergantian kepala daerah yang berlaku di seluruh Indonesia,” ujar Decky.

TIDAK PRO SDM LOKAL

Sementara untuk tudingan bahwa Rudy Mas’ud-Seno Aji tidak pro SDM lokal, Forum Dayak Bersatu mencoba membeberkan data. 

Menurut Decky, Gratispol itu lebih cocok kepanjangan dari Gratis Pendidikan untuk  Orang Lokal. Karena faktanya demikian, sangat menegaskan keberpihakan pada putra-putri bumi Kalimantan Timur.

Disebutkan, ada 24.890 penerima manfaat program GratisPol 2025,  hanya dalam setengah tahun anggaran. Kemudian, 158.981 target penerima GratisPol tahun 2026 dari S1 hingga S3. Terakhir, sebesar Rp1,38 triliun anggaran GratisPol 2026 yang disiapkan Pemprov Kaltim. 

GratisPol mencakup mahasiswa S1 hingga S3, termasuk yang kuliah di luar Kaltim dengan kerjasama khusus dengan Unhas, Universitas  Brawijaya, ISI Yogyakarta, Universitas Bakrie, Universitas  Dirgantara, Universitas  Perhubungan Indonesia, serta Universitas  Gunadarma. Ini untuk mencetak tenaga kesehatan, Engineering, Science, seniman, Ekonom, Dirgantara dan bidang lainnya dari putra-putri Bumi Etam Kaltim. Syaratnya cukup hanya  KTP Kaltim dan domisili minimal 3 tahun.

“Bandingkan dengan program Kaltim Tuntas era sebelumnya dalam 5 tahun penuh yakni tahun 2019–2023, yang menjangkau 69.631 mahasiswa dengan Rp 1,01 triliun.Sementara  GratisPol menargetkan 158.981 penerima hanya dalam 1 tahun dengan Rp 1,38 triliun. Ini bukan sekadar peningkatan, tapi lompatan generasional,” kata Decky.

TIDAK PRO ORANG MISKIN

Lantas, bagaimana soal tudingan bahwa Rudy Mas’ud-Seno Aji tidak pro rakyat miskin? Disebutkan, GratisPol bukan semata program pendidikan. Ini adalah paket keberpihakan komprehensif yang menyentuh lapisan paling bawah masyarakat Kaltim.

Menurut Forum Dayak Bersatu, ada program kesehatan gratis, yakni subsidi premi BPJS Kelas III untuk seluruh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum terdaftar. Begitu juga program seragam sekolah gratis untuk seluruh pelajar SMA/SMK/MA tanpa terkecuali.

Belum lagi program bantuan kepemilikan rumah, yakni subsidi administrasi bagi keluarga berpenghasilan di bawah Rp 8 juta/bulan, dengan target 25.000 penerima hingga 2030.

Begitu juga program Internet gratis untuk 841 desa terpencil yang belum terjangkau jaringan serta umroh dan perjalanan rohani gratis  bagi marbot masjid, penjaga gereja, pura, dan rumah ibadah lintas agama.

“Fakta, bahwa di tengah tekanan pemangkasan Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat, anggaran pendidikan dan sosial tidak dipangkas,” tegas Decky.

Ia pun minta agar masyarakat Kaltim tidak mudah dipermainkan oleh framing negatif dari kelompok yang punya kepentingan politik, dengan memutar balikkan fakta.  “Suku Dayak lahir dari hutan yang jujur dan sungai yang jernih. Kami tidak mudah ditipu oleh kata-kata, dan tidak diam ketika kebenaran diinjak. Bumi Borneo mengajarkan kami bicara dengan fakta, bergerak dengan integritas,” tegas Decky. (sa)