DALAM satu pekan terakhir, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap yang jarang dilakukan banyak pemimpin. Empat pejabat setingkat menteri dan wakil menteri dicopot karena terseret kasus korupsi. Secara politik, langkah ini semestinya menjadi kabar baik bagi reputasi pemerintah. Namun pasar tampaknya memiliki penilaian yang berbeda.

Di saat Presiden Prabowo menunjukkan ketegasan dalam memerangi praktik korupsi, rupiah justru terus tertekan terhadap dolar Amerika Serikat maupun dolar Singapura. Fenomena ini memunculkan pertanyaan menarik, mengapa tindakan yang secara politik dinilai positif belum tentu langsung menghasilkan respons positif dari pasar?

Dalam ilmu komunikasi politik terdapat satu kenyataan yang sering dilupakan. Reputasi politik, kepercayaan publik, dan kepercayaan pasar memang saling terkait. Tetapi tidak selalu bergerak dalam arah yang sama, maupun pada waktu yang sama.

Langkah Prabowo mencopot pejabat yang tersandung korupsi jelas berpotensi meningkatkan reputasinya. Publik umumnya menyukai pemimpin yang berani menindak penyimpangan di lingkaran kekuasaannya sendiri. Dalam konsep political signaling, pemecatan tersebut merupakan sinyal bahwa seorang pemimpin tidak mentoleransi pelanggaran.

Namun pasar valuta asing tidak bekerja seperti opini publik. Banyak orang mengira bahwa ketika citra presiden membaik, rupiah akan otomatis menguat. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Nilai tukar mata uang lebih banyak dipengaruhi oleh arus modal, tingkat suku bunga global, kondisi ekonomi domestik, neraca perdagangan, cadangan devisa, serta ekspektasi investor terhadap masa depan ekonomi.

Dengan kata lain, pasar tidak hanya menilai apakah seorang presiden tegas atau tidak. Pasar menilai apakah keseluruhan kebijakan ekonomi mampu menciptakan stabilitas dan pertumbuhan.

Jika dianalogikan, reputasi presiden adalah kesehatan wajah seseorang. Sementara nilai tukar rupiah adalah tekanan darahnya. Wajah yang terlihat sehat belum tentu membuat tekanan darah langsung normal.

Di sinilah muncul apa yang dalam ekonomi politik sering disebut sebagai credibility gap. Pasar selalu bertanya, apakah tindakan ini sekadar penegakan disiplin sesaat, atau bagian dari reformasi yang lebih mendasar?

Jika yang berubah hanya pejabatnya, sementara sistem yang melahirkan korupsi dianggap tetap sama, investor biasanya tidak akan mengubah penilaiannya secara signifikan. Mereka jauh lebih tertarik pada pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana kondisi APBN, bagaimana prospek pertumbuhan ekonomi, apakah defisit terkendali, bagaimana kepastian hukum, dan ke mana arah kebijakan fiskal maupun moneter pemerintah.

Karena itu, pemecatan dan memenjarakan pejabat korup dapat memberi nilai tambah reputasional bagi presiden, tetapi belum tentu cukup kuat untuk mengubah sentimen ekonomi.

Dalam komunikasi krisis dikenal ungkapan, 'trust is built slowly but lost quickly'. Kepercayaan dibangun dalam waktu lama, tetapi dapat hilang dalam waktu singkat. Pasar keuangan bekerja dengan logika yang hampir sama.

Jika sebelumnya telah muncul keraguan mengenai arah ekonomi, satu tindakan positif sering kali belum cukup untuk mengubah persepsi yang sudah terbentuk. Pasar biasanya menunggu rangkaian tindakan yang konsisten. Mereka ingin melihat pola, bukan sekadar peristiwa.

Karena itu, Prabowo mungkin berhasil mengirim sinyal ketegasan kepada publik. Namun pasar tampaknya sedang mengirim sinyal balik, bahwa "Kami menghargai ketegasan itu, tetapi kami masih menunggu kepastian ekonomi".

Di sinilah perbedaan antara audiens politik dan audiens pasar. Audiens politik cenderung menilai keberanian pemimpin, integritas pribadi, serta komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Sebaliknya, audiens pasar lebih fokus pada fundamental ekonomi, risiko investasi, kepastian hukum, dan keberlanjutan kebijakan. Seorang presiden dapat memperoleh apresiasi dari audiens politik, tetapi belum tentu langsung mendapatkan kepercayaan dari audiens pasar.

Masalahnya, jika pelemahan rupiah berlangsung terlalu lama, keuntungan komunikasi dari langkah-langkah politik tersebut dapat tertutup oleh persoalan ekonomi yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.

Dalam teori agenda setting, publik cenderung memprioritaskan isu yang paling mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Korupsi memang penting, tetapi harga kebutuhan pokok, biaya hidup, lapangan kerja, dan nilai tukar sering kali lebih cepat membentuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah.

Karena itu, tantangan terbesar Presiden Prabowo bukan sekadar menunjukkan ketegasan terhadap korupsi. Tantangan yang lebih besar adalah meyakinkan publik dan pasar bahwa ketegasan tersebut merupakan bagian dari tata kelola yang mampu menghasilkan stabilitas ekonomi.

Jika ekonomi membaik, pemecatan pejabat akan dibaca sebagai bukti kepemimpinan yang kuat dan efektif. Namun jika kondisi ekonomi terus memburuk, tindakan yang sama berisiko dianggap sekadar respons insidental yang tidak menyentuh akar persoalan.

Pada akhirnya, pasar tidak memilih presiden, tetapi pasar menilai presiden. Ketegasan terhadap korupsi memang penting. Namun bagi pasar, ketegasan hanyalah awal dari cerita. Yang mereka tunggu adalah konsistensi kebijakan, kepastian hukum, dan arah ekonomi yang jelas. Sebab reputasi dapat dibangun melalui simbol dan tindakan politik, tetapi kepercayaan ekonomi hanya tumbuh ketika simbol tersebut menjelma menjadi hasil yang nyata. (penulis adalah praktisi komunikasi politik, direktur eksekutif Brand Politika)