SAMARINDA - Narasi yang menyebutkan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menolak dialog dengan mahasiswa saat aksi penyampaian aspirasi di depan kantor Gubernur, Selasa (21/4/2026) perlu diluruskan. Begitu juga dengan kabar yang menyebutkan demo rusuh, jangan dikaitkan dengan aksi mahasiswa. Karena mahasiswa sudah pulang dengan tenang dan damai. Keributan memang diciptakan oleh sekelompok orang yang tetap bertahan di depan kantor gubernur.

“Soal dialog dengan mahasiswa, Gubernur sudah menyiapkan diri. Bahkan ini sudah dirancang sehari sebelumnya. Maka dari itulah, Gubernur hadir dan bertahan di ruang kerjanya. Bahkan membatalkan kegiatan di Aceh, yang seyogyanya dihadiri di hari yang sama,” kata Eko Satiya Hushada, plt Ketua Bidang Komunikasi Tenaga Ahli Gubernur, kepada media, Rabu (22/4/2026).

Dikatakan, Gubernur Rudy Mas’ud kembali ke Samarinda dari jakarta Senin (20/4/2026), dan langsung melakukan rapat koordinasi terkait rencana aksi. Salah satu yang dipersiapkan Gubernur adalah, dialog dengan perwakilan mahasiswa di ruangan, bukan di depan massa. 

“Pertimbangannya, dialog tatap muka di ruangan, jauh lebih efektif ketimbang di luar ruang, di tengah massa,” jelas mantan wartawan Kaltim Post itu.

Masih menurut Eko, Pada hari aksi, Kapolres Samarinda Kombes Pol. Hendri Umar, S.I.K., M.H. menemui perwakilan mahasiswa di depan pintu gerbang kantor Gubernur, menawarkan dialog Gubernur dengan perwakilan mahasiswa. Namun mahasiswa menolak, dan hanya mau Gubernur bicara di depan massa. 

Karena tidak ditemukan kata sepakat, menurut Eko, akhirnya dialog di ruangan ditiadakan. Walau demikian, Gubernur Rudy Mas’ud tetap bertahan di ruang kerja, sambil berharap, mahasiswa berubah sikap, mau berdialog di dalam ruangan. Namun, hingga berakhirnya aksi jelang pukul 18.00 WITA, tidak ada keinginan mahasiswa untuk dialog di dalam ruangan. 

“Sebagaimana komitmen Gubernur Rudy Mas’ud yang disampaikan sebelumnya bahwa pintu kantor Gubernur terbuka 24 jam untuk dialog, walau aksi sudah selesai, Gubernur Rudy Mas’ud tetap membuka pintu untuk mahasiswa berdialog dengannya di dalam ruangan,” tambah Eko.

Gubernur Rudy Mas’ud tambah Eko, selalu berharap masukan dan kritik dari masyarakat, termasuk mahasiswa, sebagai upaya mengawal terwujudnya program pembangunan di Kaltim. 

Terkait narasi yang menyebutkan aksi demo berakhir rusuh, perlu diluruskan, bahwa itu tidak dilakukan oleh mahasiswa. Sekitar pukul 17.45 WITA, mahasiswa di mobil komando pamit untuk kembali ke titik awal aksi. Mengajak mahasiswa lainnya pulang, meninggalkan kantor Gubernur. Mobil komando memutar arah, menuju muara. 

Setelah kepulangan mahasiswa, sekelompok orang yang bukan mahasiswa, menggunakan baju hitam-hitam, sebagian ada yang menutup wajah, bertahan di depan kantor Gubernur. Jelang pukul 18.00 WITA sebagai batas akhir aksi penyampaian aspirasi, sesuai peraturan, polisi kemudian mengingatkan massa agar segera pulang. Namun massa bergeming, bertahan di lokasi. Baru kemudian sekitar pukul 18.05 WITA, massa mulai melempar air mineral ke arah polisi di halaman kantor Gubernur. 

“Saya di lapangan sejak siang, di tengah massa. Saya menyaksikan langsung,” jelas Eko, yang juga pernah menjadi dosen, mengajar di Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman.

Disebutkan, polisi berpakaian biasa yang sejak awal sudah berada di tengah massa, langsung menangkap beberapa orang yang diduga sebagai provokator. 

“Saat itu, tim medis berlari mendekati mobil ambulans, karena mengira, pria muda berambut pirang, baju hitam, perlu bantuan medis. Padahal itu adalah anak muda yang ditangkap dan dibawa polisi ke pos di belakang kantor Gubernur,” kata Eko.

Soal dugaan adanya aksi provokator penyulut kerusuhan, menurut Eko, tentu menjadi ranah polisi untuk menjelaskannya. Yang pasti, kemungkinan adanya kelompok yang ingin membuat kerusuhan di tengah aksi, sudah terdeteksi beberapa hari sebelum aksi. 

Untuk itu, eko mengimbau kepada semua pihak untuk menahan diri, tidak membuat narasi yang menyesatkan. Gubernur Rudy Mas’ud sudah membuka diri untuk koreksi, menyampaikan permohonan maaf atas kebijakan yang dinilai tidak tepat, maka, beri kesempatan kepada Gubernur Rudy Mas’ud untuk mewujudkan kerja-kerjanya yang baru berjalan satu tahun. 

Disebutkan, kegaduhan di media sosial yang berimbas kepada masyarakat harus diakhiri. Bagi yang melakukan propaganda, fitnah dan menyebar kabar bohong, tentu ada undang-undang yang mengaturnya. Urusan ini akan diserahkan kepada pihak yang berwenang.

“Jangan korbankan rakyat Kaltim hanya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Sudahi kegaduhan itu sampai di sini. Mari kita bersama-sama membangun Kaltim untuk kepentingan masa depan kita. Kaltim baik-baik saja,” tegas Eko. (sa)