Nasional

Dari IKN, Presiden Jokowi akan Hadiri Hari Konstitusi di Jakarta

Dani Tri Wahyudi — Satu Indonesia
28 Juni 2024 20:30
Dari IKN, Presiden Jokowi akan Hadiri Hari Konstitusi di Jakarta
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah saat menyampaikan keterangan usai menggelar rapat internal bersama Presiden Jokowi terkait agenda HUT Ke-79 RI di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/6/2024).

JAKARTA - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengundang Presiden Joko Widodo untuk menghadiri Peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2024 di Jakarta, yang akan digelar sehari setelah agenda Upacara HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyampaikan bahwa kami telah mengundang Presiden untuk melengkapi Surat Keputusan Presiden dengan menghadiri peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2024 yang akan datang," ujar Ahmad Basarah usai rapat internal bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan bahwa Hari Konstitusi adalah momentum penting dalam mengenang lahirnya sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama UUD 1945 yang menjadi landasan hukum negara. "Proses kelahiran Pancasila dimulai dari Pidato 1 Juni Presiden Soekarno, berkembang dalam naskah Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan mencapai puncaknya pada 18 Agustus 1945 dengan disahkannya UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia merdeka," katanya.

Menyikapi undangan tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno memastikan Presiden Jokowi akan menghadiri acara tersebut. “Presiden akan menyempatkan diri untuk hadir pada Peringatan Hari Konstitusi tanggal 18 Agustus 2024 di Jakarta sesuai dengan undangan dari pimpinan MPR RI,” katanya.

Dalam pertemuan konsultasi tersebut, hadir pula Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan delapan Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Muhammad Hidayat Nur Wahid, Yandri Susanto, Muhammad Amir Uskara, dan Fadel Muhammad, serta Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah.

Turut mendampingi Presiden Jokowi adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (ant)
 
 


Berita Lainnya