JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkap adanya potensi kebocoran besar dalam penyelenggaraan ibadah haji. Nilainya diperkirakan mencapai Rp5 triliun per tahun atau sekitar 20–30 persen dari total anggaran haji.

“Total biaya haji untuk memberangkatkan 203 ribu jemaah mencapai Rp17 triliun. Dari jumlah itu, potensi kebocoran bisa mendekati Rp5 triliun per tahun. Hal ini harus ditekan semaksimal mungkin, bahkan bila perlu nol kebocoran,” kata Dahnil di kantornya, Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).

Ia menjelaskan, struktur anggaran haji yang mencapai Rp17 triliun terbagi dalam sepuluh pos pengadaan utama. Biaya terbesar mencakup transportasi udara, layanan syarikah, katering, dan akomodasi di Arab Saudi. Potensi kebocoran, lanjutnya, bisa terjadi di setiap tahapan tersebut.

Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian Haji dan Umrah menggandeng Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Prof. Dr. Reda Manthovani bersama timnya diminta mengawasi seluruh proses pengadaan barang dan jasa, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.

“Ini bagian dari tindak lanjut perintah Presiden agar pengelolaan haji bersih dari praktik korupsi, manipulasi, maupun rente. Semua titik rawan korupsi sudah kami paparkan ke Kejaksaan,” ujar Dahnil. (sa)