JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin percaya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas tidak akan mengganggu Muktamar PKB yang akan datang.

Cak Imin yakin bahwa pemerintah akan mematuhi konstitusi dalam menangani konflik antara PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia menegaskan bahwa PKB dan PBNU adalah dua entitas terpisah yang diatur oleh undang-undang yang berbeda.

"Saya yakin pemerintah akan tetap konsisten dengan konstitusi dan hukum yang berlaku, sehingga tidak akan ada permainan. Jika ada, negara yang akan hancur," kata Cak Imin di kompleks parlemen, Jakarta, Senin. Cak Imin juga menilai bahwa reshuffle kabinet yang dilakukan pada hari Senin adalah hak prerogatif presiden. Meskipun masa jabatan Presiden Joko Widodo tinggal dua bulan, presiden masih memiliki kewenangan untuk mengganti menteri-menterinya.

"Presiden memiliki kalkulasi dan hak prerogatifnya sendiri, jadi saya tidak akan memberikan komentar lebih lanjut. Ini adalah wewenang presiden sepenuhnya," ujar Wakil Ketua DPR RI tersebut. Terkait isu muktamar tandingan atau Muktamar Luar Biasa PKB yang diungkapkan oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Cak Imin menegaskan bahwa PBNU tidak dapat mencampuri urusan PKB.

"PKB adalah milik Nahdlatul Ulama (NU) untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, bukan milik PBNU atau individu tertentu, termasuk saya," tegasnya. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga diundang untuk menghadiri Muktamar PKB yang dijadwalkan berlangsung pada 24–25 Agustus 2024 di Bali. (ant)