JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Suharso Monoarfa, mengisyaratkan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) tidak akan terealisasi selama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan Suharso di Kompleks Istana, Jakarta, pada Jumat (18/10/2024).

Sebelumnya, muncul wacana untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan menggabungkannya menjadi BPN. Namun, Suharso menyatakan, "Ya, saya kira begitu (tidak jadi membentuk Badan Penerimaan Negara)."

Suharso juga menyoroti penambahan jumlah Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), yang kini mencapai tiga orang. Ia menjelaskan bahwa salah satu Wamenkeu akan bertanggung jawab khusus untuk mengelola penerimaan negara. "Dengan adanya wakil menteri yang ditugaskan dalam penerimaan negara, saya kira Kemenkeu tetap akan berjalan seperti sekarang," ujarnya.

Wacana pembentukan BPN pertama kali diungkapkan oleh Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, saat Debat Cawapres 2024 pada Jumat (22/12/2023). Gibran menyatakan bahwa jika terpilih, pihaknya berencana menggabungkan DJP dan DJBC menjadi BPN. "DJP dan Bea Cukai akan dilebur menjadi satu agar fokus pada penerimaan negara, tidak lagi mengurusi pengeluaran," ujar Gibran.

BPN direncanakan akan berada di bawah komando langsung Presiden Prabowo, dengan tujuan mempermudah koordinasi dengan kementerian terkait. Gibran menambahkan bahwa melalui BPN, diharapkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) dapat meningkat, yang akan digunakan untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Prabowo dan Gibran menargetkan peningkatan rasio penerimaan pajak terhadap PDB menjadi 23 persen, dari sekitar 10 persen saat ini. Rencana ini juga tercantum dalam visi-misi Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024. (dan)