JAKARTA - Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri, mengemukakan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) harus dipertimbangkan untuk dikurangi mengingat kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa di Indonesia.

"Saya, karena pernah menjadi presiden, jika tidak ada dana untuk pendidikan, saya akan mengurangi anggaran bansos. Mengapa tidak? Boleh saja," ujar Megawati di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat. Megawati menjelaskan langkah pemerintah saat ini bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang progresif. Namun, dia mengaku heran dengan masalah kenaikan UKT yang sedang menjadi perhatian.

"Masalah pendidikan saja sudah menjadi perdebatan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa begitu sulit? Mengapa tidak bisa diatur? Apakah tidak mungkin?" ucapnya. Dia juga mengajukan pertanyaan mengenai peran DPR RI dalam hal ini, menegaskan DPR RI seharusnya mengutamakan kepentingan masa depan generasi muda Indonesia.

"Karena ini urusan anak-anak kita, bagaimana mungkin tidak bisa? Jika tidak ada uang untuk sekolah, saya merasa bingung. Mungkin kita harus mencari solusi, seperti telur atau ayam, begitulah," tambahnya. Megawati menegaskan pandangannya bahwa biaya pendidikan seharusnya tidak seharusnya menjadi beban. Baginya, hal ini perlu diwujudkan bukan hanya sebatas janji dari para elit politik.

"Saya merasa bingung menghadapi masalah UKT ini," katanya. Kenaikan biaya pendidikan tinggi di Indonesia telah signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menyulitkan banyak keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Ini juga telah menyebabkan penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) di perguruan tinggi, menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy telah mendukung usulan untuk memberikan pinjaman biaya kuliah kepada mahasiswa dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia juga mendukung penggunaan pinjaman online (pinjol) sebagai solusi tambahan yang dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa. "Semua inisiatif yang baik untuk membantu mahasiswa harus didukung, termasuk pinjol," kata Muhadjir di Gedung DPR RI, Jakarta.

Muhadjir meyakinkan bahwa penggunaan pinjol untuk biaya pendidikan adalah langkah yang dapat diterima, selama itu dilakukan dengan cara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. "Selama itu resmi dan transparan, mengapa tidak?" ucapnya. (ant)