JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta agar manajer PT Pupuk Indonesia diberhentikan karena banyak pupuk bersubsidi yang belum sampai ke sejumlah daerah. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Mentan Amran kepada Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia, Rachmat Pribadi, dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih di Lapangan Kementerian Pertanian pada Rabu (6/11).

"Pak Dirut, tolong manajernya dicopot. Ini perintah! Copot! Cek setiap pupuk bersubsidi yang belum sampai. Saya ingin ini segera ditindaklanjuti. Tidak boleh ditawar," tegas Amran. Rachmat Pribadi, yang juga hadir di acara tersebut, langsung menyetujui instruksi Mentan dengan mengatakan, "Siap."

Perintah ini dikeluarkan Amran setelah ia mendengar keluhan dari beberapa Kepala Desa (Kades) mengenai keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi di sejumlah daerah. Amran menjelaskan bahwa program distribusi pupuk sudah dimulai sejak Januari 2024. Namun, distribusi tersebut terhambat karena beberapa daerah masih belum memperoleh tanda tangan dari bupati setempat.

“Kami kirim pupuk sejak Januari, tetapi sampai sekarang (November) masih belum sampai. Tambahan stok sudah ada 100 persen, tetapi tanpa tanda tangan bupati, pupuk tidak bisa didistribusikan. Padahal, pupuk sudah menumpuk di gudang,” jelasnya. Amran kemudian menanyakan langsung kepada seorang kepala desa untuk memastikan distribusi pupuk tersebut.

"Sudah sampai pupuknya?" tanya Amran.

“Belum, Pak, khususnya di Jawa Timur,” jawab seorang kepala desa yang hadir.

Amran menyayangkan situasi ini, mengingat distribusi pupuk di Jawa saja masih terhambat, apalagi untuk daerah-daerah seperti Papua dan Aceh.

"Ini baru Jawa, bagaimana dengan Papua, bagaimana dengan Aceh?" tegasnya.

Amran juga menekankan bahwa distribusi pupuk seharusnya tidak dipolitisasi, meskipun ada bupati yang terlibat dalam proses Pilkada. Menurutnya, distribusi pupuk tetap harus berjalan demi kepentingan rakyat kecil.

“Bupatinya di Jawa Timur sedang mengikuti Pilkada, dan inilah dampaknya. Pupuk tidak boleh dipolitisasi, karena ini adalah kebutuhan masyarakat kecil,” tutup Amran. (dan)