JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, menafsirkan film dokumenter berjudul "Dirty Vote", yang dirilis melalui kanal YouTube pada Minggu (11/2/2024), merupakan bagian dari dinamika politik yang tengah berlangsung di Indonesia.

"Saya melihat itu sebagai bagian dari dinamika politik kita. Tentunya pemerintah, jika sasarannya pemerintah, akan memperhatikan suara-suara tersebut dengan baik," ujar Wapres Ma'ruf saat diwawancarai di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Senin. Wapres menekankan hal terpenting adalah kelancaran proses Pemilu dan menghindari adanya perpecahan di tengah masyarakat.

Ia mengingatkan Pemilu haruslah menjadi ajang yang memperkuat kebaikan dan memperbaiki kondisi, bukan sebaliknya menimbulkan permusuhan dan kemunduran. "Kita tidak boleh sampai Pemilu menimbulkan masalah atau permusuhan yang bisa menghambat kemajuan kita," tambahnya.

Selain itu, Wapres juga mengimbau semua pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk memastikan jalannya Pemilu dengan jujur, adil, dan transparan. "Di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), telah ada pelaksanaan yang melibatkan saksi-saksi dan pengawas untuk memastikan integritasnya. Semoga tidak ada kecurangan yang terjadi. Semua pihak berharap agar Pemilu berlangsung dengan lancar," tuturnya.

Film dokumenter "Dirty Vote", yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, disampaikan sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 dalam Pemilu 2024. Sejak penayangannya di YouTube pada Minggu (11/2/2024), film tersebut telah ditonton oleh 3,2 juta akun dan mendapat 214 ribu suka.
 
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengkritik film dokumenter yang berjudul "Dirty Vote", yang diluncurkan melalui kanal YouTube pada Minggu (11/2/2024), dengan menyebutnya sebagai bentuk kampanye hitam. "Film tersebut merupakan 'black movie', 'black campaign', dan hal itu tidak perlu dikomentari lebih lanjut," ujar Airlangga saat diwawancarai di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin.

Airlangga menilai film dokumenter tersebut dikategorikan sebagai "black movie" karena disiarkan secara luas pada periode masa tenang, yaitu antara tanggal 11-13 Februari 2024, menjelang hari pemungutan suara Pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024. Menurut Airlangga, jalannya proses pemilu dan kampanye telah berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Oleh karena itu, dia berharap situasi tersebut tidak diperkeruh dengan adanya kampanye hitam. Airlangga juga menekankan Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan India.

"Kita harus memastikan pemilu berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, dan saya optimis bahwa tidak akan ada gangguan dalam proses pemilu," kata Airlangga. (ant)