JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purn. Moeldoko menyatakan ketidaksetujuannya terhadap anggota TNI yang menjalankan bisnis, karena TNI harus tetap profesional dalam pekerjaannya.

Mantan Panglima TNI tersebut menegaskan bahwa anggota TNI tidak boleh menyimpang dari bidang pekerjaannya untuk beralih ke bisnis. "Saya secara pribadi tidak setuju TNI boleh bisnis. La nanti gimana urusan kerjaannya? TNI profesional. Jangan bergeser dari itu. Enggak ada lagi yang bergeser dari itu," ujar Moeldoko dalam keterangan pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden Jakarta, pada Senin.

Moeldoko menjelaskan sebelumnya TNI memang memiliki lembaga yayasan yang cenderung digunakan sebagai media berbisnis. Namun, saat ini lembaga yayasan tersebut sudah tidak ada lagi di TNI. "Dahulu, TNI memiliki yayasan. Akhirnya lembaga-lembaga yayasan yang cenderung untuk alat bisnis sudah tidak ada lagi di TNI," tambah Moeldoko.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dijelaskan beberapa larangan bagi anggota TNI, antara lain dilarang menjadi anggota partai politik, terlibat dalam kegiatan politik praktis, terlibat dalam kegiatan bisnis, dan terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk dipilih sebagai anggota legislatif atau jabatan lain yang bersifat politis.

Pihak TNI mengusulkan kepada Kemenko Polhukam untuk menghapus larangan anggota TNI membuka usaha yang tercantum pada Pasal 39 huruf c dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. Usul tersebut disampaikan oleh salah satu anggota TNI dalam forum diskusi yang disediakan Kemenko Polhukam untuk membahas RUU TNI di Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI Purn. Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa pembahasan mengenai usulan penghapusan larangan TNI berbisnis tengah dilakukan dalam rangka daftar intervensi masalah (DIM) RUU TNI. RUU TNI yang telah sampai pada tahap penyusunan DIM ini merupakan RUU inisiatif DPR.

Sebelumnya Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI sedang membahas usulan untuk menghapus pasal yang melarang personel TNI menjalankan bisnis dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menjelaskan  pembahasan tersebut dilakukan oleh jajaran Kemenko Polhukam sebagai bagian dari Daftar Intervensi Masalah (DIM) RUU TNI. "Ya, ini masih dalam proses. Kami fokus pada Pasal 47 dan 53 terkait perpanjangan masa jabatan dan penempatan personel TNI di jabatan publik, namun kegiatan bisnis masih terus dibahas," kata Hadi saat ditemui di Jakarta Utara, Rabu.

Hadi menekankan bahwa semua pihak berhak memberikan masukan demi memastikan RUU TNI sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, unsur TNI pun memiliki hak untuk mengusulkan perubahan jika merasa undang-undang tersebut tidak relevan dengan situasi saat ini. "UU TNI sudah berjalan selama 20 tahun, dan kita harus menyesuaikannya dengan kebutuhan kekinian," tambah Hadi.

Dia memastikan bahwa semua masukan, termasuk usulan penghapusan larangan berbisnis, akan dipertimbangkan dengan matang. Hadi juga akan mendengarkan pendapat dari ahli hingga akademisi dalam proses DIM RUU TNI sebelum diserahkan ke parlemen. "Ya, DIM akan selesai sampai bulan Agustus," ujar Hadi.

Sebelumnya, pihak TNI mengusulkan kepada Kemenko Polhukam untuk menghapus larangan anggota TNI membuka usaha yang tercantum pada Pasal 39 huruf C dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. Usulan ini disampaikan oleh salah satu anggota TNI dalam forum diskusi yang disediakan oleh Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat pada 11 Juli.

Usulan tersebut memicu beragam respons dari kalangan masyarakat, termasuk pengamat hingga akademisi. Dalam Pasal 39 UU TNI 2004 dijelaskan beberapa larangan untuk anggota TNI, di antaranya tidak boleh menjadi anggota partai politik, terlibat dalam kegiatan politik praktis, terlibat dalam kegiatan bisnis, dan terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk dipilih sebagai anggota legislatif atau jabatan lain yang bersifat politis. (ant)