JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan tidak mempermasalahkan jika jumlah menteri meningkat pada era kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk percepatan pembangunan. Menurutnya, penentuan jumlah kementerian merupakan hak prerogatif presiden, sehingga ia menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo yang akan mulai menjabat pada 20 Oktober mendatang.

"Tidak ada masalah, tinggal menyesuaikan tugas pokok dan fungsinya saja. Setiap pemimpin punya gaya yang berbeda," ujar Bahlil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis. Bahlil juga yakin Prabowo akan mempertimbangkan hal ini dengan matang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pernyataan ini ia sampaikan merespons isu terkait penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 44.

Sebagai ketua umum partai, Bahlil mengakui ia telah berdiskusi terkait jumlah menteri, namun meminta publik menunggu kepastian mengenai jumlah kementerian serta alokasi untuk Partai Golkar. "Ada diskusi soal itu, tetapi tunggu saja waktunya," ungkapnya. Saat ini, Badan Legislasi DPR RI telah menyetujui agar RUU Kementerian Negara dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang. Dalam RUU tersebut, beberapa perubahan telah diputuskan melalui rapat panitia kerja (panja), termasuk penambahan Pasal 6A terkait pembentukan kementerian baru serta Pasal 9A yang memberikan presiden wewenang mengubah struktur organisasi pemerintahan sesuai kebutuhan.

Salah satu poin penting dalam RUU ini adalah perubahan Pasal 15 yang memungkinkan presiden menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan negara, tanpa dibatasi 34 kementerian seperti dalam aturan sebelumnya. (ant)