TANGERANG — Suasana memanas saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melakukan peninjauan pasokan gas 3 kg di Cibodas, Kota Tangerang. Di tengah kerumunan, seorang pria dengan wajah penuh amarah maju ke depan, meluapkan kekecewaannya terkait sulitnya mendapatkan gas subsidi tersebut.

Mengenakan kemeja bergaris biru dan topi rimba hijau tua, pria itu berteriak lantang, "Mau pelan-pelan yang seperti apa? Kami sudah melakukan adab. Kenapa pejabat tidak memikirkan rakyatnya?" Ia bahkan mengangkat tabung gas 3 kg di hadapannya sebagai simbol protes. Polisi yang berada di lokasi berusaha menenangkan situasi, namun pria tersebut bersikeras menyampaikan keluhannya.

Kesulitan Warga dalam Mendapatkan Gas

Setelah situasi mereda, Menteri Bahlil memberikan kesempatan kepada pria tersebut untuk berbicara. Dengan suara bergetar, ia menceritakan bagaimana selama dua minggu terakhir kesulitan mendapatkan gas 3 kg yang menjadi kebutuhan pokok keluarganya.

"Bagaimana ceritanya gas 3 kg ini dihilangkan? Kalau dari pusat Rp 17.500, lalu di pengecer Rp 20.000, kenapa pemerintah tidak memperhitungkan itu? Dapur kami harus ngebul, kami harus jualan. Jangan ganggu kemiskinan kami!" serunya penuh emosi.

Respons Menteri Bahlil

Menteri Bahlil tetap tenang menghadapi protes tersebut. Didampingi Wali Kota Tangerang terpilih, Sachrudin, Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan terkait gas 3 kg bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran. "Subsidi kita mencapai Rp 80,7 triliun per tahun. Tujuannya agar masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau, tidak lebih dari Rp 19.000 atau Rp 20.000," jelasnya.

Namun, ia mengakui adanya masalah dalam implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Sebagai solusi, Bahlil mengumumkan bahwa pengecer diizinkan kembali menjual gas 3 kg dengan status sebagai sub pangkalan. "Mulai hari ini, bapak mau jualan tidak apa-apa, karena pengecer kami aktifkan menjadi sub pangkalan. Ini untuk memastikan harga tetap terkontrol dan subsidi tidak disalahgunakan," katanya.

Sejalan dengan Instruksi Presiden Prabowo

Kebijakan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar pengecer tetap bisa menjual gas 3 kg dengan pengawasan ketat. Sebelumnya, larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kg menuai kritik luas karena dinilai menyulitkan masyarakat kecil yang bergantung pada warung pengecer.

"Sudah mulai hari ini, pengecer boleh jual. Dinaikkan statusnya menjadi sub pangkalan," ujar Bahlil.

Pemerintah berharap langkah ini dapat menjaga kestabilan harga gas di pasaran dan mempermudah akses masyarakat terhadap gas subsidi. Meski emosi warga sempat memuncak, setidaknya ada kejelasan bahwa gas 3 kg akan kembali tersedia dengan regulasi yang lebih terstruktur. (mul)

#Gas3Kg #SubsidiEnergi #KebijakanESDM #BahlilLahadalia #PrabowoSubianto #CibodasTangerang #PengecerGas