Arsip berita Halaman 125

Ada Putusan MK, KPU Pakai Konsultasi ke DPR Segala

YOGYAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochamad Afifudin, menyatakan KPU telah mengirimkan surat ke DPR RI untuk melakukan konsultasi terkait revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubern...

Ada Putusan MK, KPU Pakai Konsultasi ke DPR Segala

Baleg DPR Jegal Anies

JAKARTA - Hasil rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, pada Rabu, berpotensi menghalangi mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, untuk maju dalam Pem...

Baleg DPR Jegal Anies

PDIP akan Daftarkan Anies ke KPU Jakarta 27 Agustus

JAKARTA - Anggota DPR RI sekaligus politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyatakan partainya membuka kemungkinan untuk mendaftarkan Anies Baswedan ke KPU DKI Jakarta pada 27 Agustus 2024. "Jadi nanti, biar tanggal 27 ya. Jika PDI Perjuangan m...

PDIP akan Daftarkan Anies ke KPU Jakarta 27 Agustus

Presiden Jokowi Hormati Putusan MK dan DPR Soal Syarat Calon Kepala Daerah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan sikap menghormati terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait persyaratan calon kepala daerah. "Kita harus menghormati kewenangan dan keputusan dari setiap lembaga negar...

Presiden Jokowi Hormati Putusan MK dan DPR Soal Syarat Calon Kepala Daerah

Baleg DPR hanya Akomodasi Putusan MK untuk Partai Nonparlemen

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah mengakomodasi sebagian dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan pilkada dengan menerapkannya khusus untuk partai nonparlemen atau yang tidak memiliki kursi di DPRD. Perubaha...

Baleg DPR hanya Akomodasi Putusan MK untuk Partai Nonparlemen

PBNU Vs PKB: Pengurus PBNU Kecewa "Gagal Hajar" Cak Imin  

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar pada undangan panitia khusus (pansus) untuk membahas hubungan antara PKB dan NU. Ket...

PBNU Vs PKB: Pengurus PBNU Kecewa "Gagal Hajar" Cak Imin  

Putusan Ambang Batas, Ahli Tegaskan Hukum MK Sama dengan Amar Putusan

JAKARTA - Titi Anggraini, pengajar pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menjelaskan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan amar putusan, sehingga bersifat final dan mengikat serta berlaku untuk...

Putusan Ambang Batas, Ahli Tegaskan Hukum MK Sama dengan Amar Putusan

Masyarakat Jakarta Harapkan PDIP dkk Cagubkan Anies Baswedan

JAKARTA - Pada 19 Agustus 2024, Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus mendeklarasikan pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang didukung 14 partai di parlemen dan non parlemen. Setelah membaca berita di media sosial, yang terbayang dalam pikiran saya, PDIP tid...

Masyarakat Jakarta Harapkan PDIP dkk Cagubkan Anies Baswedan

Khofifah Siap Sinergi dengan PKS

SURABAYA - Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak mengungkapkan kesiapan mereka untuk bekerja sama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam meraih kemenangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024. "Alha...

Khofifah Siap Sinergi dengan PKS

Jangan Mundur Lagi! Tito Karnavian Minya Revisi UU Pilkada Harus Sesuai Perkembangan Zaman

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan  revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada harus disesuaikan dengan isu-isu terkini. Pemerintah telah menerima undangan dari DPR untuk membahas RUU Pilkada pada November 2023, namun menilai beber...

Jangan Mundur Lagi! Tito Karnavian Minya Revisi UU Pilkada Harus Sesuai Perkembangan Zaman

Tito Karnavian Minta Putusan MK Masuk ke Dalam RUU Pilkada

JAKARTA - Pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Supratman Andi Agtas, mengumumkan pencabutan daftar inventarisasi masalah (DIM) usulan baru terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nom...

Tito Karnavian Minta Putusan MK Masuk ke Dalam RUU Pilkada

CALS Desak DPR Hentikan Revisi UU Pilkada

JAKARTA - Constitutional and Administrative Law Society (CALS), sebuah kelompok yang terdiri dari akademisi dan masyarakat sipil yang fokus pada hukum konstitusi, mendesak DPR RI dan pemerintah untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang Pemil...

CALS Desak DPR Hentikan Revisi UU Pilkada

Putusan MK Bawa Perubahan Besar Pilkada 2024

JAKARTA- Pengamat politik Selamat Ginting menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 akan mengubah peta politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. "Beberapa partai mungkin bisa mengusung calon sendiri, sementara koali...

Putusan MK Bawa Perubahan Besar Pilkada 2024

Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK Ubah Ambang Batas Bersifat Final

SAMARINDA - Pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah, menyatakan bahwa dua putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pencalonan kepala daerah memberikan harapan baru bagi demokrasi e...

Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK Ubah Ambang Batas Bersifat Final

Percaya? Baleg DPR Sebut RUU Pilkada Bukan Baru Diusulkan

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi, menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (RUU Pilkada) bukanlah usulan baru dari parlemen. "Ini bukan RUU yang baru...

Percaya? Baleg DPR  Sebut RUU Pilkada Bukan Baru Diusulkan

Satu Indonesia News Network

Jaringan Berita Indonesia