JAKARTA - Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) mengingatkan pemerintah bahwa pemilik sebuah negara itu adalah rakyat.  Bukan presiden, bukan menteri, bukan polisi atau pejabat dan institusi lainnya. Sehingga ketika kekuasaan diberi rakyat kepada mereka, itu semata hanyalah amanah untuk dijalankan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bukan lantas semaunya bertindak, apalagi memperkaya diri sendiri dan keluarga. 

ARM menilai, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah sungguh sangat keterlaluan, atau dengan kata lain bar-bar. Semua itu harus dihentikan.

“Rezim Jokowi, rezim bar-bar. Sudah keterlaluan. Ini harus dihentikan. Jokowi harus mundur atau dimundurkan,” kata Ida N Kusdianti, presidium ARM saat memimpin aksi unjuk rasa, di depan kantor Bawaslu RI, Jalan HM Thamrin, Kamis (7/7/2023).

Sekitar 100 orang emak-emak dan beberapa pria dengan usia tak muda lagi, menggelar aksi dengan membentang spanduk yang cukup mencuri perhatian publik. Ukuran spanduk pun besar dengan warna merah, antara lain bertuliskan “KKN Ganas di Era Jokowi’. Spanduk lainnya bertuliskan “Korupsi = Terorisme, Penghancur Kehidupan Bangsa”. Ada juga pamflet dengan tulisan “Pimpinan Bodoh, Negara Hancur”. Poster dengan wajah Kaesang Pangarep dan Jokowi yang berita tanda silang pun ikut mewarnai aksi ARM. 

Selain itu, mereka juga menyinggung soal korupsi BTS, yang menyeret nama suami Puan Maharani. Di poster, mereka menulis “KKN BTS Usut Tuntas Suami Ketua DPR RI”, serta “Happy in BTS Buka ke Rakyat”. 

Ida dalam orasinya mengatakan, aksi mereka adalah untuk memperjuangkan anak cucu mereka yang masa depannya akan gelap, ketika korupsi merajalela. Korupsi menurut dia sama dengan terorisme, yang akan menghancurkan sebuah bangsa. Karenanya, ia mengajak semua komponen bangsa untuk melawan dan memerangi oknum di pemerintahan yang korup, demi masa depan anak bangsa.

“Kami berjuang untuk anak cucu kami. Apa jadinya bangsa ini ketika korupsi, KKN yang semakin bar-bar tidak terkendali, sikap semau gue karena merasa punya kekuasaan. Semua ini harus kita hentikan!” teriak Ida sambil memegang toa. 

Dikatakan, bila aparat negara sudah jelas merugikan rakyatnya, maka rakyat berhak untuk mengganti aparat  negara yang telah menyalahkan gunakan kepercayaan masyarakat dan menyalahgunakan kekuasaan. “KKN adalah kejahatan. Harus diperangi,” tegas Ida.

Ida menambahkan,  Indonesia bukanlah kerajaan yang diatur sesuai keinginan rajanya. Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi, dimana semua komponen di dalamnya harus patuh dan tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan, 

“Jokowi barbar dalam menjalankan pemerintahan. kami minta Jokowi mundur atau dimundurkan!” tegas Ida.

Menariknya, aksi membentang spanduk ukuran besar di atas zebra cross ketika traffic light sedang berlampu merah. Aksi hanya dijaga oleh beberapa polisi, bahkan hanya sebatas mengawasinya. Tak seperti biasa, rakyat yang menggelar aksi unjuk rasa terkait presiden, langsung dibubarkan. (sa)