JAKARTA - Pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyatakan bahwa TNI AL, Bakamla RI, dan semua pihak keamanan terkait harus berkolaborasi secara sinergis dalam menjaga wilayah maritim di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Integrasi dan koordinasi antara Bakamla dan TNI AL harus kuat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam tugas mereka," kata Khairul dalam keterangan di Jakarta, Senin. Menurut Khairul, tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dan TNI AL sering terjadi karena keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kawasan maritim Indonesia.

Fenomena tumpang tindih kewenangan tersebut, kata Khairul, mengakibatkan kurang optimalnya koordinasi antara kedua lembaga dalam menjaga wilayah. "Masih ada tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dan TNI AL. Hal ini harus diatasi agar tidak ada masalah dalam pengamanan IKN," jelasnya.

Oleh karena itu, Khairul menyatakan semua lembaga yang bertugas dalam menjaga laut Indonesia harus memiliki batas tugas yang jelas. Dengan demikian, kerja sama antarlembaga dapat berjalan lancar, terutama dalam menjaga kawasan maritim di IKN.

Menurut Khairul, pengamanan kawasan laut IKN harus diperketat karena jalur perairan di sana merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. "Jalur laut ini banyak digunakan untuk aktivitas perdagangan dan nelayan, sehingga membutuhkan pengamanan yang ketat," ujarnya.

Selain meningkatkan koordinasi dengan Bakamla, Khairul juga mengemukakan bahwa TNI AL perlu meningkatkan kekuatan pengamanan laut, misalnya dengan meningkatkan status Pangkalan TNI AL (Lanal) Balikpapan menjadi Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan.

"Di perairan ALKI II, diperlukan kekuatan yang memiliki efek tinggi dan kemampuan reaksi cepat, seperti kapal kekuatan marinir dan radar yang tersedia dengan baik," kata Khairul. IKN, yang merupakan pengganti ibu kota negara, terletak di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI II.

"Di sana merupakan lintasan dari ALKI II, sangat rawan, maka sensor-sensor yang dapat mengawasi perlintasan dari ALKI perlu disiapkan. Kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan," kata Ali saat jumpa pers sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/2).

Ali mengatakan bahwa rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan menjadi Lantamal Balikpapan telah diumumkan sejak 2023, namun belum ada detail kapan status tersebut akan diberlakukan. "Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya," kata Ali. (ant)