JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini forum di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu cara untuk merawat pemikiran publik dengan membahas detail APBN.

Sri Mulyani menyatakan hal ini dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Jumat. “Forum di MK yang mulia ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat pemikiran publik dengan menjelaskan dan membahas bagaimana APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa, di mana yang mampu berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu,” ujar Sri Mulyani di hadapan delapan hakim konstitusi.

Menurut Sri Mulyani, berdiskusi di forum MK patut disyukuri karena forum tersebut bisa mendorong diskusi sehat dan refleksi nasionalisme bagi masyarakat. “Khususnya para generasi muda agar terpanggil dan turut menghayati kehidupan publik yang baik melalui perbaikan tiada henti dan tidak kenal lelah,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan APBN adalah instrumen penting, strategis, dan penentu dalam mencapai tujuan negara. Sri Mulyani menekankan bahwa APBN harus dikelola dan dijalankan dengan tanggung jawab penuh dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. APBN, kata Menkeu, diharapkan menjadi sarana bagi semua elemen bangsa untuk berpartisipasi dan berkontribusi.

“Kiranya melalui proses politik yang selama ini dijalankan secara terbuka, transparan, dan akuntabel, APBN harus terus kita jaga sebagai fondasi dan modal politik bangsa Indonesia mencapai tujuan bernegara,” ucapnya. Sri Mulyani juga mengingatkan banyak negara di dunia mengalami krisis ekonomi, sosial, dan bahkan politik karena pengelolaan APBN yang buruk. Namun, ia mengatakan bahwa Indonesia telah berhasil menjaga APBN sebagai instrumen yang kredibel dan sehat.

“Ini adalah prestasi yang harus terus dijaga,” tegasnya. Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Mereka dipanggil untuk memberikan keterangan dan diperdalam oleh hakim konstitusi dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 yang diajukan oleh tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud Md. (ant)