JAKARTA - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberlakukan retribusi sampah mulai 2025 mendapat penolakan dari ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Penolakan ini disampaikan dalam debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 yang mengangkat tema lingkungan perkotaan dan perubahan iklim.

Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, menegaskan bahwa retribusi sampah tidak diperlukan jika tata kelola sampah sudah efisien. "Sebetulnya, retribusi sampah ini tidak dibutuhkan jika tata kelola sampah sudah benar dan efisien," ujar Rano dalam debat di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2024) malam.

Menurut Rano, masalah sampah di Jakarta dapat dikurangi hingga 35 persen jika pengelolaan dilakukan dari tingkat rumah tangga dengan memilah sampah sejak awal. Ia juga mencontohkan sistem bank sampah di negara maju, di mana masyarakat yang memilah sampah plastik diberikan insentif berupa uang. "Jika sudah dikelompokkan, pengelolaan sampah menjadi lebih mudah, bahkan bisa diolah menjadi energi bahan bakar," tambahnya.

Rencana Retribusi Sampah Pemprov DKI

Pemprov Jakarta merencanakan penerapan retribusi sampah mulai 1 Januari 2025 untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan ibu kota. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa tarif retribusi akan dibedakan berdasarkan kategori daya listrik rumah.

Rumah kelas bawah (daya listrik 1.300–2.200 VA): Rp10.000 per bulan.

Rumah kelas menengah (daya listrik 3.500–5.500 VA): Rp30.000 per bulan. (dan)

Rumah kelas atas (daya listrik 6.600 VA ke atas): Rp77.000 per bulan.

Rumah kategori miskin (daya listrik 450–900 VA): Bebas retribusi.

Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah Pemprov Jakarta dalam menciptakan kota yang lebih bersih dan ramah lingkungan, meskipun menuai kritik dari berbagai pihak.