UNTUK dunia pendidikan, Kaltim bisa jadi rujukan. Kaltim adalah satu-satunya provinsi di Indonesua yang menanggung biaya kuliah full untuk mahasiswa S1 hingga S3. Syaratnya sederhana: mahasiswa itu tercatat sebagai warga Kaltim dengan batasan usia tertentu. Diploma dan S1 usia makaimal 25 tahun. S2 usia maksimal 35 tahun. S3 usia maksimal 40 tahun.

Kenapa dibatasi usianya? 
Mempertimbangkan aspek kualitas berbasis regenerasi. Selain tentu saja menyesuaikan kekuatan anggaran di APBD Kaltim. Terlebih ada saat ini terjadi efisiensi atau pengurangan dana transfer (TKD) dari pemerintah pusat.

Semester ganjil tahun 2026 ini, ada 63.603 mahasiswa yang mendaftar dan memenuhi syarat untuk mendapatkan biaya kuliah. Pemprov Kaltim menyiapkan dana 288,5 Milyar rupiah untuk membiayai para mahasiswa itu. Ini berlaku baik untuk mahasiswa di perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri.

Secara regulasi, perguruan tinggi bukan tupoksinya provinsi. Pergururuan tinggi menjadi wilayah otoritasnya pemerintahan pusat. Perguruan tinggi umum (PTU) di bawah kemendikti, sementara perguruan tinggi agama (PTA) dibawah kemenag. Urusan provinsi itu di SMA sederajat. 

Siswa SMA sederajat Kaltim tidak hanya gratis sekolah. Mereka juga mendapatkan perlengkapan seragam, termasuk sepatu dan tas. 

Kenapa Gubernur Kaltim ikut urus mahasiswa dan kasih biaya kuliah?

Lagi-lagi, ini soal SDM. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Devrlopment Index (HDI) Indonesia tidak kompetitif. Hanya 0,713 (katagori sedang). Lebih rendah dari Thailand yaitu 0,803 (katagori tinggi). Malaysia 0,807 (katagori tinggi). Sedang Singapora 0,949 (katagori sangat tinggi). Indonesia jauh tertinggal, bahkan dari negara-negara tetangga yang kecil dengan sumber daya alam yang lebih kecil.

Rendahnya IPM atau HDI ini mengakibatkan etos kerja, produktifitas dan pendapatan masyarakat Indonesia rendah. Income perkapita masyarakat Indonesia US $5.083-5.270. Itupun dengan pendapatan tidak merata apias timpang dan didominasi oleh segelintir orang. Sekitar 10 persen penduduk Indonesia menguasai 77 persen seluruh kekayaan di negeri kaya sumber daya alam ini. 

Income perkapita Malaysia sekitar US $12.500-14.420. Singapora US $88.450-90.674. Jauh sekali dari income perkapita masyarakat Indonesia. Konsekuensinya upah kerja jadi rendah dan keadaan ini mendorong ratusan ribu orang Indonesia bekerja di sektor informal dan rendahan di Malaysia maupun Singapora. Selain ke Korea, China, Hongkong dan sejumlah negara Arab yang bersedia memberi gaji dua kali lipat.

Tingkat kemiskinan tinggi di Indonesia tak lepas dari faktor pendidikan yang rendah. Karena pendidikan rendah alias bodoh, rakyat tak punya kepekaan dan kekuatan untuk melakukan kontrol terhadap masif dan terstrukturnya korupsi. Karena bodoh, perampokan para mafia di berbagai sektor berjalan dengan lancar dan aman. Indonesia jadi surga bagi para koruptor karena lemahnya kontrol rakyat. Dorongan terhadap penegakan hukum juga lemah di tengah masyarakat yang tidak peka karena kebodohan. Karut marutnya bangsa ini faktor utamanya adalah kebodohan. Kalau pintar, apalagi sifatnya massal, maka integritas dan profesionalitas dengan sendirinya akan tumbuh bersamaan.

Kebodohan melahirkan kemiskinan dan kemiskinan menjadi sumber maraknya money politik. Anda kelas menengah di sektor pendidikan dan ekonomi, pasti akan menolak jika suara anda ditukar uang Rp.100.000 - Rp. 200.000 saat pemilu. 

Karena pintar, anda tahu mana benar dan mana salah. Karena berpendidikan, logika anda bisa memotret gambaran masa depan yang tidak mungkin anda mau tukar dengan uang Rp. 100.000-Rp.200.000 di bilik suara.

Inilah yang menjadi alasan Gubernur Kaltim memberikan biaya kuliah untuk semua mahasiswa Kaltim. Visinya satu: menaikkan SDM masyarakat Kaltim. Kalau SDM tinggi, ralyat Kaltim gak akan dibodoh-bodohin lagi.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Butuh waktu tidak sebentar. Jika 15-20 tahun kedepan ada lebih dari separoh masyarakat Kaltim berpendidikan sarjana, maka ekonomi berbasis manufaktur dan teknologi berpotensi akan tumbuh signifikan. Apalagi, Kaltim adalah Ibu Kota Nusantara (IKN). Faktor IKN juga akan ikut menjadi variabel yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat Kaltim.

Kalau Kaltim sudah memulai kuliah gratis, bagaimana dengan provonsi-provinsi lainnya? 

Halo Jakarta dan halo Jawa Barat... (penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)