PERHELATAN besar tahunan PBB yaitu Sidang Umum yang ke 80 secara resmi telah dimulai tanggal 9 September 2025 lalu. Tema Sidang Umum tahun ini adalah "Better Together,” emphasizing unity, solidarity and collective action. Secara bebas diartikan "Bersama melakukan yang terbaik melalui persatuan, solidaritas dan tindakan kolektif".

Dari rangkaian sidang umum yang sangat dinantikan oleh masyarakat dunia adalah pertemuan tingkat tinggi kepala negara/pemerintahan yang dimulai pada tanggal 23 September hingga 29 September 2025. Pada pertemuan tingkat tinggi selama sepekan (High Level Week) ini kepala negara/pemerintahan diberi kesempatan untuk berpidato memberi ide, gagasan dan jalan keluar dari permasalahan dan situasi serta kondisi yang dihadapi oleh dunia saat ini.

Pada sidang umum tahun ini Presiden Prabowo mendapat kesempatan berpidato pada urutan ketiga setelah Brazil, yang selalu menjadi negara pertama berpidato sejak lebih 60 tahun lalu, kemudian disusul negara tuan rumah yaitu Amerika Serikat. Indonesia menempati urutan ketiga atau negara pertama dari 2 negara sebelumnya yang selalu tampil duluan, menunjukkan bahwa Indonesia masih diperhitungkan dalam pergaulan internasional. Ini suatu kebanggaan bagi rakyat Indonesia apalagi setelah 10 tahun terakhir Presiden Jokowi selalu absen dalam pertemuan bergengsi sekelas Sidang Umum PBB di New York.

Dalam pertemuan sidang umum ini bukan hanya pidato dan retorika semata yang dilakukan oleh para kepala negara/pemerintahan. Hal yang tidak banyak diketahui umum adalah selama sepekan pertemuan tingkat tinggi, setiap negara mempunyai kesempatan untuk melakukan pertemuan bilateral (Bilateral Meeting) dan PBB memfasilitasi dengan menyediakan bilik bilik pertemuan dalam gedung PBB. Jadi selama sepekan dari tanggal 23 hingga 29 September setiap kepala negara/pemerintahan bisa memanfaat kesempatan yang sangat efektif dan efisien ini untuk bertemu di antara mereka tanpa persiapan bertele tele layaknya bila melakukan kunjungan kenegaraan. Kesempatan ini pula yang dilewatkan oleh mantan presiden Jokowi selama 10 tahun pemerintahannya.

Namun kebanggaan atas hadirnya Presiden Prabowo dalam sidang umum PBB disertai pula kecemasan bagi rakyat Indonesia, khususnya diaspora di New York. Euphoria masyarakat karena kehadiran Presiden Prabowo bisa ternodai akibat kejadian akhir Agustus hingga awal September lalu. Kasus tersebut sudah menjadi diskursus masyarakat internasional. Media media di luar negeri memberitakan peristiwa demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis di beberapa kota yang mengakibatkan korban jiwa, termasuk tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang dilindas oleh kendaraan taktis Brimob, dan menjadi pemicu membesarnya aksi aksi protes masyarakat pada hari hari berikutnya. Pemberitaan kasus ini bukan saja mempertanyakan bagaimana pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kepolisian RI, menangani demonstrasi tapi juga mengangkat kembali issue Human Right di Indonesia menjadi perbincangan dunia. Bahkan kantor Human Right di PBB ikut bersuara tentang pelanggaran hak asasi manusia ini melalui juru bicaranya Ravina Shamdasani.

Berdasarkan fakta fakta tersebut banyak pihak khawatir adanya kemungkinan distraksi terhadap kunjungan presiden Prabowo akibat kerusuhan yang terjadi tersebut. Bisa saja terjadi "walk out" dari delegasi negara lain untuk protes saat presiden Prabowo akan berpidato atau interupsi dalam persidangan di PBB. Sekalipun kemungkinannya sangat kecil mengingat issu besar yang dihadapi saat ini adalah krisis kemanusiaan di Palestina serta pengamanan yang sangat ketat untuk masuk ke dalam gedung PBB menutup kemungkinan terjadinya interupsi. Namun demikian, protes dari aktivis hak asasi manusia di sekitar gedung PBB perlu mendapat perhatian dan diwaspadai oleh pemerintah Indonesia. Kejadian yang paling mungkin adalah adanya pertanyaan dari media asing kepada Presiden Prabowo, baik dalam konferensi pers ataupun "door stop" tentang isu pelanggaran HAM pada kerusuhan lalu. Ini bisa menjadi "headline" dan berita hangat di tengah tengah sidang umum PBB tahun ini dan tentu saja menodai keberadaan presiden Prabowo pada sidang umum PBB.

Presiden Prabowo harus siap menjawab tentang isu ini karena tanggung jawab terakhir setiap kejadian pelanggaran HAM, berada di tangan presiden. Media luar negeri tentu masih punya rekam jejak pelanggaran HAM yang dituduhkan kepada Prabowo saat peristiwa reformasi tahun 1998, dan ini yang seharusnya menjadi pertimbangan Presiden Prabowo dan lingkaran terdekatnya untuk diantisipasi.

Jawaban normatif bahwa pelaku yang membawa kendaraan taktis tersebut sudah di pecat dari kepolisian dan sedang ditelusuri kemungkinan adanya unsur tindak pidana, ditambah rencana presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian RI tidak akan cukup memuaskan media asing. Pada setiap kasus pelanggaran HAM selalu dituntut adanya orang/pihak yang bertanggung jawab, bukan hanya terbatas pelakunya saja. Pertanyaan berikutnya siapa yang akan bertanggung jawab penuh atas kejadian akhir Agustus lalu?.

Presiden Prabowo harus mengambil keputusan untuk memutus jenjang tanggung jawab dan rantai komando hanya terputus pada Kapolri sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Atas dasar tersebut penggantian Kapolri adalah suatu keniscayaan, bukan saja untuk kepentingan rakyat yang menuntut pertanggung jawaban Kapolri atas kejadian kerusuhan lalu tapi untuk menegaskan bahwa Presiden Prabowo serius dan tegas menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu.

Presiden Prabowo masih punya cukup waktu membuat keputusan untuk mengganti Kapolri sebelum bertolak ke New York menghadiri Sidang Umum PBB. Sangatlah disayangkan bila kehadiran presiden Prabowo di PBB, yang bisa menjadi sejarah kembalinya Indonesia menjadi salah satu pemain utama dalam kancah internasional menjadi ternodai hanya karena tidak tegasnya penindakan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi akhir Agustus lalu. Kita tunggu apakah presiden Prabowo akan mengambil langkah taktis dan politis untuk menyelesaikan isu kerusuhan secara tuntas (once and for all)?, atau tidak mengambil tindakan memberhentikan Kapolri dan beresiko menghadapi pertanyaan dunia internasional pada Sidang Umum PBB di New York yang sedikit banyak mempengaruhi langkah langkah politik luar negeri yang dilakukan presiden Prabowo.

Mr. President, welcome to New York. Make us proud to be Indonesian.

Salam perjuangan dari New York.
Tata Kesantra
Chairman Forum Tanah Air.

*Forum Tanah Air adalah komunitas aktivis lintas benua di 22 negara dan 38 provinsi di Indonesia.

#PrabowoDiPBB
#SidangUmumPBB
#IndonesiaDiPanggungDunia
#IsuHAM
#BanggaTapiCemas
#DiplomasiIndonesia
#MakeUsProud
#NewYorkMoment
#ForumTanahAir
#PrabowoSpeech