PEKALONGAN - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan organisasi yang dipimpinnya akan bersikap netral terkait masalah hak angket yang akan diusulkan oleh kontestan yang terlibat dalam sengketa Pemilu 2024 di DPR RI.

Haedar Nashir menyatakan, "Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu." Hal ini disampaikannya usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, pada Jumat sore. Meskipun demikian, katanya, jika memang ada masalah-masalah, penyimpangan, dan kecurangan, agar dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku.

Haedar Nashir menekankan perlunya rekonsiliasi untuk menjaga persatuan Indonesia, karena dalam pertandingan apapun harus ada akhirnya, yaitu ada yang menang dan ada yang kalah. "Ia menambahkan, "Akan tetapi, kita harus bersikap dewasa, yaitu yang menang jangan jumawa dan yang kalah jangan menjauhi diri. Namun lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi."

Pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia, menurutnya, masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik. Haedar Nashir menjelaskan bahwa Muhammadiyah tetap berada dalam satu sistem bernegara yang memiliki politik kebangsaan sebelum dan setelah merdeka.

"Jadi, Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun berpolitik berkebangsaan," ucapnya. Ia menegaskan Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu. "Kita akan memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas dan bertanggung jawab. Hal yang penting lagi, kita harus menyikapi hasil politik secara dewasa," tuturnya. (ant)