JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Andalas Padang, Asrinaldi, menyatakan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Menurut Asrinaldi, keempat menteri tersebut dianggap mampu memberikan bukti terkait gugatan para pemohon dalam sidang PHPU Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, khususnya terkait program bantuan sosial (bansos). "Menurut saya, ini cara MK menaikkan kembali muruahnya sebagai lembaga penegak konstitusi yang saat ini merosot," ucap Asrinaldi saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Asrinaldi berpendapat bahwa MK telah berhasil membuktikan sidang PHPU berjalan dengan baik, memberikan dampak positif pada kepercayaan publik. Dia menilai MK telah berhasil mengumpulkan semua bukti yang relevan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, termasuk dengan memanggil empat menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Menurut Asrinaldi, keempat menteri tersebut pasti mengetahui berbagai program Presiden Joko Widodo, termasuk niat pembagian bansos serta penganggarannya, baik soal tugas dan kewenangannya secara proporsional ataupun melebihi tugas dan wewenangnya. "Di situ hakim bisa menilai apakah ada kaitannya dengan politisasi dan mengapa itu mereka lakukan," tuturnya.

Sebelumnya, MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024). Ketua MK Suhartoyo menyebutkan pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh MK ini bukan bentuk akomodasi permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, tetapi merupakan sikap tersendiri hakim konstitusi.

Keempat menteri telah menyatakan siap hadir atas undangan MK. Presiden Jokowi pun juga menegaskan semua menteri akan hadir di sidang sengketa pilpres di MK nanti. Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (ant)