JAKARTA - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai masih ada cerita yang belum selesai antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait Pilkada Jakarta 2017, yang membuat kedua partai ini sulit untuk berkoalisi dalam Pilkada Jakarta 2024.

Agung menjelaskan bahwa pada Pilkada 2017, PKS berperan dalam memenangkan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno, yang berhasil mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari PDIP. "Secara institusional, memang ini membutuhkan upaya ekstra. Basis pemilihnya berbeda, ideologinya juga, dan ada cerita yang belum selesai hingga hari ini," ujar Agung dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut Agung, masa lalu tersebut bisa menjadi hambatan bagi PDIP dan PKS untuk membentuk koalisi. Faktor lain yang menghambat adalah primordialisme yang membuat kedua partai ini berhadapan satu sama lain. Agung juga menilai PDIP tidak akan begitu saja menerima PKS mengusung Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024, mengingat PDIP memiliki sejumlah tokoh potensial yang bisa diusung, serta memiliki banyak kursi di Jakarta.

"Kecuali jika PDIP tidak memiliki suara, atau jika suaranya jauh tertinggal. Tapi saat ini suaranya dekat. Jadi, tidak realistis dan rasional jika PDIP hanya mengiyakan. Ini tidak masuk akal secara personal. Deadlock, bukan hanya untuk wakil, tapi deadlock secara keseluruhan," jelas Agung. Dengan situasi ini, Agung menganggap wajar jika PKS mulai mempertimbangkan kembali untuk terus mendukung Anies di Pilkada Jakarta, terutama karena kesulitan dalam menggandeng PDIP, serta adanya pelanggaran kesepakatan oleh Anies dengan PKS.

Sebelumnya, PKS membuka opsi untuk meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang berencana mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid, mengatakan bahwa prioritas partainya sebelumnya adalah mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, dengan harapan Anies bisa menambah dukungan dari empat kursi DPRD Jakarta.

"Namun, karena batas waktu 4 Agustus telah terlewati, PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi dalam pilkada," ujar Kholid dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (8/8/2024). Kholid menambahkan bahwa opsi bergabung dengan KIM juga sedang dibahas di internal PKS. Sebagai partai pemenang Pilkada Jakarta sebelumnya, PKS harus memastikan bahwa kadernya ikut berpartisipasi dalam Pilkada Jakarta.

Mengenai nasib Anies Baswedan, Kholid menjelaskan bahwa Anies sebenarnya telah diberi tenggat waktu 40 hari sejak 25 Juni 2024 untuk mencari dukungan tambahan dari partai lain sebagai syarat untuk ikut serta dalam Pilkada Jakarta. (ant)