JAKARTA - Tiga wartawan Tempo dalam podcast yang ditayangkan oleh media sosial menyebut  bahwa menjelang berakhirnya masa bakti Presiden Jokowi  20 Oktober 2024,  telah dilakukan publikasi secara masif oleh para buzzer,  influencer, kementerian, dan berbagai lembaga negara serta pemerintah daerah. Publikasi tersebut  tentang kesuksesan Presiden Jokowi bangun Indonesia, sehingga patut diucapkan terima kasih.

Pujian dan ucapan terima kasih  kepada Presiden Jokowi telah dan terus disebar di media sosial serta  spanduk terpampang di berbagai sudut jalan. Hanya pujian tersebut menurut Gunawan Mohammad tidak natural. Tetapi itu direkayasa dengan menggunakan buzzer, influencer, dan para lembaga survei untuk mengemukakan ke publik berbagai keberhasilan dan kesuksesan Presiden Jokowi selama memimpin Indonesia.

Secara obyektif harus diakui bahwa  pemerintahan Presiden Jokowi selama  10 tahun, ada banyak nilai positifnya, tetapi lebih banyak nilai negatifnya. Presiden Jokowi dan para  menteri yang digaji dan diberi fasilitas oleh negara  dari hasil pajak serta hasil eksplorasi kekayaan alam. Mereka mendapat kehormatan sebagai pejabat negara. Sangat wajar dan masuk akal kalau mereka berkarya secara maksimal untuk kemajuan bangsa dan negara.

Akan tetapi, yang membuat saya sangat  prihatin dan harus diungkapkan menjelang berakhirnya masa bakti Presiden Jokowi adalah besarnya utang yang diwariskan dan akan menjadi beban berat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih prihatin lagi  besarnya utang yang dibuat Presiden Jokowi, tidak berkorelasi dengan terwujudnya tujuan Indonesia merdeka yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa".

Utang Vs Kesra

Selama Presiden Jokowi memimpin Indonesia 10 tahun lamanya, telah menciptakan utang sebesar Rp5.644,2 triliun. Padahal di awal pemerintahan Jokowi 2014, total utang Indonesia sebesar Rp2.608.8 triliun.

Sebagai perbandingan, Presiden Soeharto yang memimpin Indonesia selama 32 tahun, hanya berutang sebesar Rp463 triliun. Dia mewarisi utang dari Presiden Soekarno sebesar Rp88 triliun. Sehingga jumlah utang yang diwariskan Presiden Soekarno ditambah jumlah utang dari Presiden Soeharto sebesar Rp551 Triliun.

Besarnya utang yang diwariskan Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo sebesar Rp5.644,2 triliun merupakan permasalahan yang sangat besar. Karena itu akan menjadi beban bagi  rakyat Indonesia. Apalagi utang tersebut tidak berkorelasi dengan meningkatnya kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa Indonesia.

Sebagai contoh, jumlah penduduk miskin per Maret 2024 menurut  BPS sebanyak 25,22 juta orang (9,03%) dengan garis kemiskinan yang rendah sebesar Rp582.932,-/kapita/bulan. Selain itu, jumlah pengangguran sebesar 7,2 juta orang per Februari 2024. Jumlah pengangguran tersebut terus meningkat karena industri tekstil banyak yang gulung tikar. Begitu pula industri manufaktur. Di samping itu, selama pemerintahan Jokowi, kelas menengah (middle class) sebanyak 9,48 juta orang turun kelas menjadi kelas bawah (lower class).

Selain itu, dalam bidang pendidikan, data statistik pendidikan 2022 mencatat, sebanyak 59,88 persen penduduk Indonesia menamatkan pendidikan dasar. Sementara 29,97 persen merupakan penduduk berpendidikan menengah. Hanya 10,15 persen penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi.

Akan tetapi,  Ketua Komisi X DPR RI Saiful Huda mengatakan saat ini mayoritas lulusan di Indonesia berasal dari jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Menurut dia, hal itu tidak ada perbaikan selama lebih dari 15 hingga 20 tahun belakangan ini.

Dari data tersebut dapat dikemukakan bahwa utang yang sangat besar jumlahnya di era Presiden Jokowi tidak berkorelasi dengan terwujudnya tujuan Indonesia merdeka. Yaitu, meningkatnya kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa Indonesia.