JAKARTA - Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024, khususnya dalam menawarkan nama Kaesang Pangarep, putra bungsunya dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), untuk maju dalam pilkada tersebut.

Tudingan Presiden Jokowi melakukan campur tangan atau "cawe-cawe" dalam pilkada disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsyi. Namun, Ngabalin menyanggah tudingan tersebut dan mengajak PKS untuk memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkan tuduhan.

“Waktunya sudah berakhir bagi mereka yang menyebarluaskan desas-desus dan isu-isu yang berhubungan dengan mencemarkan nama baik Mas Kaesang. Mengenai urusan politik, siapa yang akan menjadi gubernur atau tidak, calon atau tidak, itu adalah hak demokrasi siapa pun,” ujar Ngabalin di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Jumat.

Ngabalin menegaskan Presiden Jokowi tidak pernah menawarkan nama Kaesang kepada partai politik mana pun untuk didukung dalam pilkada. Dia menambahkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam demokrasi, tanpa memandang latar belakangnya.

“Tidak ada sedikit pun. Jika ada yang ingin menawarkan Kaesang, silakan saja. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam demokrasi, tidak hanya Kaesang, tetapi semua orang,” tambahnya.

Di sisi lain, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, menyangkal isu ayahnya, Presiden Jokowi, ikut campur dalam upaya untuk mendorongnya maju dalam Pilkada 2024 di Jakarta. "Jangan bawa-bawa Presiden, saya adalah Ketua Umum," kata Kaesang dalam pernyataannya di Jakarta pada hari Jumat.

Menurut Kaesang, keputusan tentang siapa yang akan maju mewakili PSI dalam pilkada adalah hak prerogatifnya sebagai Ketua Umum. Dia juga menyebut bahwa banyak pihak yang meminta dukungan dari PSI, yang memiliki delapan kursi di Jakarta, untuk mendukung calon mereka.

"Pernyataan Sekjen PKS mungkin ingin menutup pintu bagi koalisi dengan PSI, itu juga tidak masalah," kata Kaesang. Namun demikian, Kaesang berharap agar pihak yang menyebarkan isu-isu tersebut tidak merusak momentum Pilkada 2024 dengan menyebarkan berita palsu yang dapat menyesatkan masyarakat.

"Lebih dari itu, ini juga akan merugikan pihak yang suka menyebar berita palsu seperti itu. Masyarakat kita sudah cerdas," tambah Kaesang. (ant)