JAKARTA – ”Bye PKS” menjadi frase kunci yang trending paling atas di media sosial X atau sebelumnya Twitter pada Minggu (11/8/2024). Banyak akun yang mengunggah kalimat tersebut untuk mengekspresikan kekecewaan warganet kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memberi sinyal batal mendukung Anies Baswedan maju dalam Pilgub Jakarta 2024.

Salah satu akun yaitu @achza81 menuliskan status Bye PKS, kemudian menautkan akun lain yang menuliskan status Refly Harun: Hak PKS Untuk Tinggalkan Anies, Dan Hak Kita Sebagai Pemilih Tinggalkan PKS. Kemudian diunggah potongan video podcast Refly Harun yang membahas isu tersebut.

Dalam podcastnya, Ahli hukum tata negara, Refly Harun, mengkritisi keputusan PKS yang membatalkan dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Dalam siarannya yang dipublikasikan pada Sabtu (10/8/2024), Refly menyebut PKS terlihat seperti sedang mencari alasan untuk tidak mendukung Anies.

"Kalau hanya mencari pembenaran, ya mudah saja. Tapi kalau PKS memang ingin seperti itu, ya terserah mereka. Itu partai mereka, kita sebagai pemilih hanya bisa tidak memilihnya lagi," ujar Refly.

Refly memperingatkan bahwa jika PKS benar-benar meninggalkan Anies, mereka bisa kehilangan dukungan dari para pemilih. Ia sendiri mengaku tidak akan memilih partai lain jika PKS meninggalkan Anies, namun akan menunggu hingga pendaftaran calon gubernur-wakil gubernur di KPUD DKI Jakarta pada akhir Agustus ini untuk melihat posisi akhir PKS.

"Saya tidak akan langsung memilih partai lain. Kita akan melihat posisi akhir mereka, karena yang saya cari adalah partai yang memperjuangkan nilai-nilai tertentu. Jika PKS berubah, mungkin kita pilih lagi, tapi jika tidak, ya tidak. Ini adalah dinamika pemilih," tambah Refly. PKS sendiri telah mengonfirmasi bahwa dukungan mereka kepada Anies Baswedan untuk Pilgub Jakarta 2024 sudah tidak berlaku lagi, sejalan dengan tanggal surat rekomendasi yang sebelumnya diberikan kepada Anies.

"DPP PKS sebelumnya berencana mengusung Bapak Anies-Sohibul Iman. Kerangka kerja kita berlangsung dari deklarasi pada 25 Juni hingga 4 Agustus," jelas Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid, di Kantor DPP PKS pada Sabtu (9/8/2024). Kholid menjelaskan bahwa hingga kini PKS belum mendapatkan surat rekomendasi dari partai lain untuk mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta, karena PKS kekurangan syarat minimal empat kursi untuk mengusung Anies sendiri.

"Sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi syarat kursi, kandidat yang kita usung tidak bisa maju," kata Kholid. Oleh karena itu, PKS memutuskan untuk melanjutkan komunikasi dengan partai-partai lain dalam rangka pengusungan calon gubernur-wakil gubernur di Pilgub Jakarta, termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mengkaji dan membahas opsi alternatif jika pasangan yang kita rencanakan tidak bisa maju karena kekurangan kursi," tambah Kholid.  Kholid juga menyebut bahwa PKS sedang mengkaji opsi lain untuk Pilgub Jakarta 2024, namun belum bersedia mengungkapkan kepada siapa dukungan PKS akan berlabuh di Pilkada nanti. "DPP sedang berijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya," pungkas Kholid. (X/dbs)