JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan program perlindungan sosial (perlinsos) merupakan upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat dalam mempertahankan kehidupan mereka.

"Kami ingin menegaskan bahwa program perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan dan mempertahankan kehidupan serta penghidupan," kata Airlangga dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat.

Menurutnya, pemerintah melaksanakan program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama mereka yang miskin dan rentan, terutama mengingat risiko kenaikan harga pangan akibat El Nino pada tahun 2023 dan 2024. “Kenaikan harga pangan dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang miskin dan rentan,” katanya.

Airlangga menjelaskan program perlinsos yang dilaksanakan pemerintah terbagi dalam tiga kategori, salah satunya adalah perlinsos kondisi tertentu. Kategori ini terdiri dari beberapa tujuan, termasuk perlinsos dalam menghadapi risiko global seperti bantuan pangan, BLT El Nino, dan BLT Mitigasi Risiko Pangan.

"Pada tahun 2023, pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras yang ditujukan untuk 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau penerima Program Keluarga Harapan (PKH)," kata dia. Realisasi anggaran sementara bantuan tersebut mencapai Rp18,1 triliun dan program ini dijalankan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Selain itu, lanjut Airlangga, Kementerian Sosial juga memberikan BLT El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan kepada 18,8 juta KPM. Program ini telah direalisasikan dengan anggaran sementara sebesar Rp7,5 triliun. Pada tahun 2024, program bantuan pangan beras 10 kilogram diberikan kepada 22 juta KPM berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Menko PMK dengan alokasi anggaran Rp17,4 triliun.

Pemerintah juga memberikan BLT Mitigasi Risiko Pangan sebesar Rp200 ribu per bulan kepada 18,8 juta KPM dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp11,3 triliun. Airlangga menegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mekanisme APBN yang telah dibahas bersama DPR RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya.

"Oleh karena itu, program perlindungan sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler untuk menghadapi berbagai kerentanan tekanan ekonomi," katanya. Mahkamah Konstitusi memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Pemanggilan tersebut untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres yang diajukan oleh tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Salah satu komponen permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah dugaan pembagian bansos untuk memenangkan salah satu paslon.

Para menteri tersebut hadir dengan tim masing-masing. Menko Perekonomian Airlangga hadir bersama Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Staf Ahli Kemenko Perekonomian Elen Setiadi. (ant)