TURKI - Turki kembali memanas setelah pemenjaraan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, yang juga merupakan rival politik Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2028. Penahanan Imamoglu tanpa proses pengadilan telah memicu demonstrasi besar-besaran, yang kini memasuki hari keenam berturut-turut. Erdogan menuding oposisi sebagai dalang di balik gelombang protes ini, menegaskan bahwa aksi tersebut telah berubah menjadi "gerakan kekerasan" yang membahayakan keamanan nasional.

Erdogan Salahkan Oposisi, Demonstran Tak Gentar
Dalam pernyataannya pasca rapat kabinet di Ankara, Erdogan mengutuk aksi protes yang menurutnya telah disusupi kepentingan politik. "Oposisi bertanggung jawab atas setiap jendela yang pecah, setiap properti publik yang dirusak, dan setiap korban dari pihak kepolisian," ujarnya, Selasa (25/3/2025). Ia menegaskan bahwa para pemimpin oposisi akan dimintai pertanggungjawaban di Parlemen dan di meja hijau.

Namun, oposisi tidak tinggal diam. Ketua Partai Rakyat Republik (CHP), Ozgur Ozel, menyerukan agar demonstrasi tetap berlanjut. "Turki tidak bisa dipimpin oleh ketidakadilan. Kami akan terus turun ke jalan demi demokrasi dan hak rakyat," tegasnya di hadapan ratusan ribu pendukung di depan kantor pusat Pemerintah Kota Istanbul.

Gelombang Demonstrasi dan Reaksi Polisi
Meski pemerintah memberlakukan larangan berkumpul di banyak kota, aksi unjuk rasa terus berkobar. Di Istanbul, demonstran memblokir Jembatan Galata, sementara ribuan lainnya turun ke jalan di Ankara dan kota-kota besar lainnya. Polisi merespons dengan menembakkan gas air mata, peluru karet, serta menggunakan meriam air untuk membubarkan massa.

Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya mengungkapkan bahwa hingga kini, lebih dari 1.133 orang telah ditahan, sementara 123 petugas polisi dilaporkan terluka akibat bentrokan dengan demonstran. Oposisi mengecam tindakan keras ini, menyebutnya sebagai bentuk represi politik yang mencoreng demokrasi Turki.

Pemenjaraan Imamoglu dan Dampaknya
Ekrem Imamoglu, 54 tahun, dipenjara sejak Minggu lalu atas tuduhan korupsi dan dugaan keterkaitan dengan organisasi teroris. Namun, para pendukungnya menganggap tuduhan ini sebagai upaya sistematis Erdogan untuk menyingkirkan rival politiknya menjelang Pilpres 2028.

"Penangkapan ini adalah langkah mundur bagi demokrasi. Imamoglu adalah satu-satunya kandidat yang bisa menantang Erdogan, dan kini dia dikriminalisasi," ujar Adem Bali, seorang pengunjuk rasa di Istanbul.

Tekanan internasional terhadap Ankara pun meningkat. Uni Eropa mengecam tindakan pemerintah Turki, sementara Jerman menilai insiden ini semakin menjauhkan Turki dari keanggotaan UE. Bahkan, pertemuan Komite Parlemen Gabungan Uni Eropa-Turki yang dijadwalkan pekan ini resmi ditunda sebagai bentuk protes.

Masa Depan Turki: Eskalasi atau Reformasi?
Dengan aksi protes yang semakin membesar, Turki kini berada di persimpangan jalan. Apakah rezim Erdogan akan bertindak lebih keras untuk membungkam lawan politiknya, atau justru memberikan ruang bagi dialog dan reformasi demokrasi?

CHP sendiri telah mengajukan banding atas penangkapan Imamoglu serta pembatalan ijazahnya oleh Universitas Istanbul—sebuah langkah yang bisa menggugurkan pencalonannya di Pilpres 2028. Oposisi juga mendesak agar persidangan Imamoglu disiarkan langsung oleh media nasional, TRT, guna memastikan transparansi.

Situasi Turki saat ini menjadi ujian berat bagi masa depan demokrasi di negara tersebut. Sementara Erdogan berupaya mempertahankan kekuasaannya, gerakan protes yang kian meluas menunjukkan bahwa rakyat Turki tidak akan diam menghadapi ketidakadilan. (mul)

#DemokrasiTurki #FreeImamoglu #Erdogan #TurkiMemanas #ProtesTurki #JusticeForImamoglu