Pemilu 2024
Mahfud Ungkap Sektor Petambangan Banyak Mafianya
JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, menyatakan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) bisa menjadi solusi untuk perusahaan yang menyerobot tanah masyarakat. Namun, dia menegaskan langkah tersebut tidak mudah dilakukan karena melibatkan banyak pihak yang terkait dengan kepentingan mafia.
Pernyataan ini merupakan tanggapan Mahfud terhadap pernyataan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, terkait solusi untuk mengatasi masalah pertambangan yang menyerobot tanah rakyat.
"Mencabut IUP itu banyak mafianya, saya sampai pernah kirim tim ke lapangan, sudah sampai putusan MA pun untuk cabut IUP, selama 1,5 tahun tidak dilaksanakan aparat," ujar Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu.
Mahfud menjelaskan penyelesaian masalah sumber daya alam (SDA) dan energi harus bersifat menyeluruh, dimulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, keterbukaan informasi agraria, termasuk kehutanan, harus menjadi langkah awal.
"Dalam sidang-sidang kasus lahan kehutanan, informasinya tertutup siapa yang punya lahan ilegal, bahkan tidak ada di dalam daftar. Ketika ditanya baru ditunjukkan," katanya.
Mahfud menegaskan bahwa transparansi data mengenai tanah rakyat, terutama terkait dengan perampasan tanah dan penyerobotan lahan kelapa sawit, harus diungkap. Menurutnya, keterbukaan informasi tersebut menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah tersebut.
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Setelah debat pertama pada tanggal 12 Desember 2023, debat kedua pada tanggal 22 Desember 2023, dan debat ketiga pada tanggal 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan ketiga calon wakil presiden (cawapres).
Tema debat keempat melibatkan isu-isu energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat. (ant)