JAYAPURA - Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI mengungkapkan pelaporan kasus pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 paling banyak berasal dari Provinsi Papua. Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, dalam keterangannya di Jayapura pada Senin, mengatakan DKPP telah menerima tujuh kasus pengaduan tentang pelanggaran pemilu, dengan satu kasus di antaranya sedang dalam tahap persidangan.

"Untuk enam pelaporan lainnya masih dalam tahap verifikasi sehingga belum dilakukan pelimpahan," katanya. Ratna berharap agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendapat dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan proses demokrasi di daerah tersebut.

"Ia menjelaskan Pilkada tidak bisa berjalan dengan adil dan tertib tanpa adanya dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, partai politik, insan pers, dan pasangan calon," ujarnya. Dia menekankan bahwa semua pihak harus bekerja sama dengan integritas yang tinggi sehingga Pilkada akan berjalan dengan baik di Papua.

Sementara itu, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Papua Unsur Masyarakat, Hanny Grasius Tanamal, mengatakan satu kasus pelanggaran Pemilu 2024 telah selesai disidangkan, yaitu tentang pelanggaran kode etik di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. Dia berharap agar Pilkada pada November 2024 di Papua akan lebih baik dari sebelumnya, dengan politik uang dan netralitas dapat diminimalisir.

"Supaya jangan sampai menimbulkan persoalan, seperti konflik antara masyarakat sendiri," katanya. Dia menambahkan bentrok antarmasyarakat pernah terjadi di Kota Jayapura karena terindikasi politik uang, sehingga pihaknya mengimbau kepada seluruh warga untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pilkada agar dapat berjalan aman dan lancar. (ant)