JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla M Mattalitti, menyampaikan ketidakadilan dan kemiskinan struktural yang sulit dientaskan masih merupakan persoalan fundamental yang dirasakan oleh masyarakat di daerah. Pernyataan ini muncul setelah LaNyalla dan 136 anggota DPD mengunjungi hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

LaNyalla menyatakan hal ini sangat penting karena wajah Indonesia adalah mozaik dari wajah daerah. Menurutnya, anggota DPD telah menelaah, mempelajari, dan memetakan sumber persoalannya, dan dari situ dia menyimpulkan ada tiga persoalan fundamental yang membutuhkan langkah-langkah fundamental untuk penyelesaiannya.

Pertama, LaNyalla menyoroti keadilan fiskal antara pusat dan daerah yang masih tidak seimbang. Ini menyebabkan penyelenggaraan kewenangan menjadi lemah dan terbatas, dengan standar pelayanan minimal pemerintah daerah hanya mencapai 58 persen untuk kabupaten dan 59 persen untuk kota.

Kedua, dia menyoroti ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, yang menyebabkan bencana ekologi dan memudahkan investor asing menguasai sumber daya di daerah. LaNyalla mengkritik paradigma pembangunan yang diaplikasikan, menyatakan bahwa pembangunan di Indonesia seharusnya berfokus pada membangun Indonesia.

Terakhir, dia menyinggung masalah azas dan sistem bernegara Indonesia yang dianggap telah meninggalkan filosofi dasar dan identitas konstitusi, yaitu Pancasila. Menurutnya, perubahan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) sejak 1999-2002 meninggalkan Pancasila sebagai norma tertinggi, dan UUD 1945 sekarang justru menjabarkan individualisme, liberalisme, dan ekonomi kapitalistik, menjauhkan bangsa Indonesia dari akar budaya dan sejarah kelahirannya. (ant)