JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan ada tiga opsi yang akan dibahas dalam rapat konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Selasa (10/9/2024), terkait fenomena kotak kosong dalam Pilkada 2024.

"Setiap opsi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing," ujar Mardani di Jakarta. Opsi pertama adalah menggelar pilkada ulang, di mana kotak kosong akan melawan pasangan calon, seperti yang sudah terjadi di beberapa daerah saat ini. "Opsi kedua adalah mempercepat pilkada dua tahun ke depan, dengan membuka pendaftaran baru, dan selama itu daerah akan dipimpin oleh penjabat sementara," jelasnya. Opsi ketiga, daerah tersebut akan dipimpin oleh penjabat kepala daerah selama lima tahun penuh.

Sebelumnya, pada Jumat (6/9/2024), KPU RI dijadwalkan menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI pada 10 September 2024, untuk membahas fenomena kotak kosong pada Pilkada Serentak 2024. "Kami sudah mengomunikasikan hal ini dengan Presiden, dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pada 10 September nanti, kami akan menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas langkah yang perlu diambil jika calon tunggal di daerah-daerah tersebut menang," ujar anggota KPU RI, August Mellaz, kepada media di Kantor KPU RI, Jakarta.

KPU juga membuka opsi untuk menggelar pilkada ulang pada akhir 2025, jika banyak wilayah dengan calon tunggal dimenangkan oleh kotak kosong pada Pilkada 2024. "Secara prinsip, KPU membutuhkan sembilan bulan untuk mempersiapkan tahapan pilkada. Jadi, kemungkinan besar pilkada ulang akan digelar menjelang akhir 2025," jelas August.

KPU mencatat ada 41 daerah dengan calon tunggal dalam Pilkada Serentak 2024, berdasarkan data per Rabu (4/9) pukul 23.59 WIB. Dari 41 daerah tersebut, terdapat satu provinsi, 35 kabupaten, dan lima kota. (ant)