BOGOR– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa upayanya membongkar bangunan liar di kawasan resapan air Puncak, Kabupaten Bogor akan sia-sia jika PTPN dan Perhutani tidak menghentikan alih fungsi lahan. Ia menyoroti masih adanya kerja sama operasi (KSO) dengan tenant yang membangun di area yang seharusnya menjadi kawasan hijau.

“Perhutani masih melakukan penebangan pohon siap panen tanpa memperhitungkan dampak lingkungan. Kalau begini terus, semua usaha kami untuk menjaga lingkungan akan sia-sia,” tegas Dedi Mulyadi, Ahad (09/03/25).

Bisnis vs Bencana: Hitung Kerugian yang Ditanggung Rakyat!
Dedi meminta PTPN dan Perhutani untuk menghitung keuntungan dari sewa lahan dan penebangan pohon dan membandingkannya dengan kerugian akibat bencana alam di Bogor, Bekasi, Karawang, Depok, dan daerah lain yang terkena dampak banjir dan longsor.

“Berapa triliun yang kalian dapat dari bisnis ini? Bandingkan dengan miliaran rupiah yang kami keluarkan untuk menangani longsor dan banjir akibat kerusakan lingkungan ini,” kata Dedi Mulyadi geram.

Duduk Bersama, Cari Solusi Nyata!
Gubernur Jabar mengajak PTPN dan Perhutani untuk duduk bersama minggu depan guna membahas solusi konkret agar tidak ada lagi pengelolaan lahan yang merugikan lingkungan dan masyarakat.

“Kami sibuk menangani bencana, kalian sibuk menikmati keuntungan. Mari kita bangun langkah ini bersama,” sindir Dedi.

Menurutnya, jika PTPN dan Perhutani benar-benar berkomitmen untuk bangsa dan negara, sudah saatnya mereka menyadari bahwa tindakan mereka menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak luas.

“Mari berubah, hentikan keserakahan ini demi masa depan kita semua!” seru Dedi. (mul)

#SavePuncak #JagaLingkungan #StopAlihFungsiLahan #HutanBukanBisnis #SelamatkanBumi #GubernurJabarBeraksi