JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty, mengungkapkan terjadi kampanye di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kuala Lumpur, Malaysia. Pembagian bahan kampanye seperti selebaran, pamflet, brosur, dan kartu nama yang memuat nama dan nomor urut partai, serta visi misi caleg DPR RI, dilakukan oleh orang yang tidak dikenal di sekitar gedung World Trade Center.

Meskipun demikian, hasil klarifikasi pengawas menyatakan subjek yang berkampanye tidak memenuhi unsur pelanggaran, sehingga dilakukan mekanisme pencegahan saja. Selain itu, terdapat TPS yang tidak dibuka tepat waktu karena adanya miskomunikasi terkait kehadiran pengawas TPS dan saksi peserta Pemilu yang belum hadir di lokasi TPS.

Lolly juga menyoroti tidak ada layanan help desk atau meja bantuan di TPS, sehingga terdapat pemilih yang mengantre dan petugas registrasi tidak mengetahui tempat konsultasi ketika terdapat kendala di meja registrasi. Gangguan keamanan juga terjadi di TPS PSU Kuala Lumpur, di mana di ruang holding di lantai 2 terdapat kegaduhan karena pemilih menyuarakan yel-yel untuk mendukung pilihan masing-masing.

Selain itu, terdapat penumpukan antrean pemilih karena hanya ada satu petugas dari KPU RI di ujung pintu antrean, dan pemilih yang tidak membawa identitas tidak diperbolehkan memasuki ruang registrasi. Terdapat juga data pemilih yang tidak akurat, di mana terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara di Kuala Lumpur, namun tidak terdaftar sebagai DPT di PSU.

Terakhir, terdapat beberapa kota suara yang tidak tersegel dan tidak ada gembok atau ikat kabel. TPS 4, TPS 18, dan TPS 19 tidak tersegel, sedangkan TPS 11 dan TPS 16 tidak ada gembok atau ikat kabel.

KPU RI menyelenggarakan PSU Kuala Lumpur pada Minggu (10/3/2024) dengan dua metode, yaitu KSK (Kotak Suara Keliling) dan TPS, dengan DPT Luar Negeri mencapai 62.217 orang. Bawaslu merekomendasikan PSU untuk di Kuala Lumpur setelah menemukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan Pemilu 2024 oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty, mengungkapkan bahwa terjadi kampanye di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kuala Lumpur, Malaysia. Pembagian bahan kampanye seperti selebaran, pamflet, brosur, dan kartu nama yang memuat nama dan nomor urut partai, serta visi misi caleg DPR RI, dilakukan oleh orang yang tidak dikenal di sekitar gedung World Trade Center.

Meskipun demikian, hasil klarifikasi pengawas menyatakan subjek yang berkampanye tidak memenuhi unsur pelanggaran, sehingga dilakukan mekanisme pencegahan saja. Selain itu, terdapat TPS yang tidak dibuka tepat waktu karena adanya miskomunikasi terkait kehadiran pengawas TPS dan saksi peserta Pemilu yang belum hadir di lokasi TPS.

Lolly juga menyoroti tidak ada layanan help desk atau meja bantuan di TPS, sehingga terdapat pemilih yang mengantre dan petugas registrasi tidak mengetahui tempat konsultasi ketika terdapat kendala di meja registrasi. Gangguan keamanan juga terjadi di TPS PSU Kuala Lumpur, di mana di ruang holding di lantai 2 terdapat kegaduhan karena pemilih menyuarakan yel-yel untuk mendukung pilihan masing-masing.

Selain itu, terdapat penumpukan antrean pemilih karena hanya ada satu petugas dari KPU RI di ujung pintu antrean, dan pemilih yang tidak membawa identitas tidak diperbolehkan memasuki ruang registrasi. Terdapat juga data pemilih yang tidak akurat, di mana terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara di Kuala Lumpur, namun tidak terdaftar sebagai DPT di PSU.

Terakhir, terdapat beberapa kota suara yang tidak tersegel dan tidak ada gembok atau ikat kabel. TPS 4, TPS 18, dan TPS 19 tidak tersegel, sedangkan TPS 11 dan TPS 16 tidak ada gembok atau ikat kabel. KPU RI menyelenggarakan PSU Kuala Lumpur pada Minggu (10/3/2024) dengan dua metode, yaitu KSK (Kotak Suara Keliling) dan TPS, dengan DPT Luar Negeri mencapai 62.217 orang. Bawaslu merekomendasikan PSU untuk di Kuala Lumpur setelah menemukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan Pemilu 2024 oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur. (ant)