JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengusulkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meminta kesaksian dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Yaitu,  jika Bawaslu memeriksa Anies Baswedan terkait dugaan fitnah terhadap kepemilikan lahan 340.000 hektare milik Prabowo.

"Jika diperiksa, Anies dapat meminta kesaksian dari Pak Jokowi. Karena yang pertama kali menyampaikan informasi adalah Pak Jokowi," ujar JK di Jakarta pada Rabu (10/1/2024) .

Menurut JK, jika Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap Anies terkait dugaan fitnah terhadap kepemilikan lahan 340.000 hektare oleh Prabowo, hal tersebut akan menciptakan kehebohan di negeri ini. JK menyatakan Anies mendapatkan data tentang kepemilikan lahan Prabowo dari Jokowi lima tahun yang lalu. Oleh karena itu, ketika dipanggil oleh Bawaslu, Anies sudah memiliki jawaban yang jelas.

"Yang terbaik adalah jika dia diperiksa. Anies, jika ditanya dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi, maka negeri ini akan ramai, itu adalah hal yang baik jika diperiksa," tambahnya.

Sebelumnya, dalam debat pada hari Minggu (7/1), Capres RI Anies mengungkapkan bahwa setengah dari total jumlah prajurit TNI di Indonesia tidak memiliki rumah, sementara Menteri Pertahanan memiliki lebih dari 340.000 hektare tanah. Prabowo kemudian membantah bahwa data tersebut keliru dan meminta Anies untuk tidak mengutip data yang salah.

Debat ketiga yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membahas tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. KPU RI telah menetapkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3 sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Masa kampanye berlangsung dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.