JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto protes atas pencopotan "semenan-mena" sejumlah penjabat (Pj) kepala daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.  Pencopotan tersebut diduga gara-gara para Pj tersebut tidak mendukung capres-cawapres Prabowo-Gibran.

"Pernyataannya saya luruskan bahwa Pj diganti bukan karena berpihak kepada 02 (Prabowo-Gibran), Pj harus netral karena itu undang-undang, tidak boleh berpihak. Tetapi ada yang dicurigai maka kemudian diganti, padahal kinerjanya cukup baik," ujar Hasto di Pos Bloc, Jakarta, pada hari Minggu.

Hasto juga menyayangkan pencopotan sejumlah Pj di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dianggapnya tidak melalui proses yang demokratis. Menurutnya, pergantian Pj seharusnya melibatkan tim penilai akhir dan tidak hanya dilakukan oleh kalangan yang sangat terbatas.

Dia mengingatkan bahwa seorang Pj dipilih melalui usulan dari DPRD provinsi atau kabupaten/kota, sehingga pergantian Pj juga harus mematuhi prinsip demokratis. "Seharusnya bertanya kembali kepada DPRD terhadap calon yang diusulkan, calon dari pemerintah, dan kemudian dilakukan pembahasan melalui tim penilai akhir, bukan sewaktu-waktu bisa diganti," katanya.

Sebelumnya, Hasto telah mengklaim sejumlah Pj kepala daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur dicopot karena tidak bersedia berpihak kepada pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Meskipun demikian, Pj tersebut tetap ingin menjalankan tugasnya secara independen.

Pilpres 2024 memiliki tiga peserta, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3. Masa kampanye berlangsung dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024. (ant)