SURABAYA - Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (GM FKPPI) mengeluarkan seruan kepada seluruh anggota aparat negara agar tetap mempertahankan netralitasnya menjelang pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

"Pentingnya netralitas prajurit aktif TNI dan Polri untuk menjaga kehormatan dan martabat institusi dengan tetap bersikap netral dan obyektif dalam mengawasi jalannya proses pemilu tahun 2024," ungkap Ketua Umum GM FKPPI Dwi Rianta Soerbakti.

Dwi Rianta menyatakan netralitas kedua lembaga instansi negara tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya konflik kepentingan di antara peserta Pemilu 2024, yang berpotensi merusak persatuan.

Pernyataan sikap GM FKPPI, yang dihasilkan melalui rapat pleno pada 2-3 Januari 2024 di Jakarta, menekankan perlunya prajurit TNI dan petugas Polri untuk menjaga netralitas dan objektivitas selama proses pemilu berlangsung.

Selain itu, GM FKPPI juga mendesak kader internal untuk memastikan partisipasi dalam pemilu dengan menyampaikan hak pilihnya di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dwi Rianta menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu sebagai salah satu upaya untuk menciptakan pemimpin yang dapat memimpin dengan baik dan melayani kepentingan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

"Jangan melakukan golput, karena legitimasi besar rakyat untuk memilih pemimpin yang mampu menjaga dan melayani seluruh rakyat dan bangsa Indonesia sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu nanti," ujarnya.

Poin lain dalam pernyataan sikap GM FKPPI adalah mengenai peran aktif organisasi dalam menjaga kondusivitas sosial masyarakat dengan melakukan pengawasan terhadap setiap praktik kecurangan selama proses pemilu.

Ketua Wantimpus GM FKPPI, Dr. Ahmad Basarah, menegaskan  isi Maklumat GM FKPPI telah disampaikan pada acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) GM FKPPI ke-45 pada tanggal 16 September 2023 di Gedung Balai Prajurit Kodam V/Brawijaya Surabaya, Jawa Timur.

Sikap politik GM FKPPI, menurut Ahmad Basarah, harus sepenuhnya berlandaskan pada politik kenegaraan dan kebangsaan, bukan politik partai atau sektarian. Ia menekankan bahwa meskipun anggota GM FKPPI memiliki hak politik, namun politik yang diusung oleh organisasi ini tidak bersifat primordial atau sektarian, dan mereka menolak politik identitas. (ant)