JAKARTA- Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo banyak menyinggung soal tema peningkatan layanan publik pada debat pertama capres Pemilu 2024 di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (12/12/23) malam.

Salah satu tema yang dibicarakan pada debat pertama capres Pemilu 2024 itu langsung disinggung Ganjar saat ia menyampaikan visi-misinya yang ia diserap ketika berkeliling Indonesia sejak masa kampanye.

"Saya dan Pak Mahfud memulai perjalanan pembukaan kampanye dari ujung timur Indonesia sampai ke barat, dari Sabang sampai Merauke, hanya ingin mendengarkan dan melihat secara langsung apa yang disampaikan oleh rakyat dan apa yang dirasakan," kata Ganjar saat menyampaikan visi dan misinya.

Ia pun menceritakan bagaimana ia bertemu dengan salah satu masyarakat di Merauke, Papua, bernama Pak Leo yang bercerita tentang sulitnya mencari fasilitas kesehatan saat membantu seorang ibu melahirkan anaknya.

"Maka kita sampaikan pada dia, kami akan bangunkan itu, kami akan kerahkan seluruh Indonesia, satu desa, satu puskesmas atau pustu (puskesma pembantu) dengan satu nakes yang ada," jelas Ganjar.

Bergeser ke Sabang, salah satu kota di Aceh, Ganjar mengatakan bahwa ia akan lebih memperhatikan kesejahteraan guru yang ada di sana dengan memberikan insentif tambahan. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu berharap, bentuk perhatiannya ini akan melahirkan generasi bangsa yang berbudi pekerti luhur.

"Pak Mahfud juga menyampaikan para guru yang ada di Aceh, di Sabang sana. Ada juga guru agama di sana, kita ingin membangun Indonesia yang hebat dengan SDM yang unggul. Tapi apakah kita sudah memperhatikan mereka, tentu kemajuan yang selama ini ada, kita lakukan lebih cepat dan sat set. Itulah di sana kita memperhatikan di sana perhatian, termasuk guru agama. Insentif kepada mereka kita berikan agar mereka bisa mengajarkan budi pekerti yang luhur dengan moderasi agama yang ada," jelasnya.

Ia kemudian mengunjungi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dimana di dua provinsi yang ada di Indonesia itu, Ganjar mendapatkan aspirasi masyarakat secara langsung tentang bagaimana ketimpangan hak lapangan pekerjaan, sulitnya akses internet, dan juga bagaimana pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada penyandang disabilitas untuk dapat mencapai kesetaraan.

"Saya berjalan di NTT, kami bertemu masyarakat di sana, Pak Ganjar, kenapa kami anak muda tidak mudah mendapatkan akses pekerjaan, kenapa kemudian kami mendapatkan kesulitan akses internet padahal kami butuh belajar’, tidak sama dengan di Jawa. Catatan ini yang mendorong kami untuk, internet gratis untuk para siswa yang sedang bersekolah, agar mereka punya kesamaan dengan yang ada di Jawa ini," ucapnya.

"Kami bergeser lagi kemudian ketemu kawan-kawan penyandang disabilitas di NTB, betapa bahagianya saya ketika bertemu orang yang berjuang keras agar dia bisa setara dan pemerintah mesti perhatikan kepada mereka untuk memberikan kesetaraan kepada mereka itu," lanjutnya.

Kemudian, Ganjar juga memberikan jawabannya saat ia diberikan pertanyaan mengenai bagaimana strateginya untuk meningkatkan layanan publik di tengah indeks pelayanan publik di Indonesia yang stagnan, sementara menurut Undang-undang Dasar (UUD) Pelayanan Publik menghendaki persamaan perlakuan dan memperhatikan kepentingan khusus kelompok rentan, perempuan, anak, dan disabilitas.

Pada pertanyaan ini, pria 55 tahun itu menjawabnya berdasarkan pengalamannya menjadi Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun. Dalam hal ini, ia mengatakan seluruh kelompok rentan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan. Menurutnya, hal ini sangatlah penting dalam pembangunan agar di kemudian hari semua pihak dapat diakomodasi dan tidak ada penolakan.

Tak kalah penting, ia juga menyoroti tentang pentingnya peran aparat dalam kontrol publik untuk memberikan wadah yang tepat bagi publik dalam menampung masukan dan kritikan kepada pemerintah secara langsung.

"Kenapa? Agar pengambil keputusan mereka aware dan peduli apa yang mereka rasakan. Kesetaraan dalam perencanaan dalam pembangunan itulah yang kita harapkan yang merepresentasikan apa yang mereka harapkan, sehingga fisiknya kalau bangun, mereka paham mana yang akan menggunakan, sehingga tidak ada lagi protes soal itu," jelasnya.

"Kedua, dari sisi aparat mesti ada kontrol publik. Maka kalau saya membuat pelapor gub sebagai satu ruang komplain publik yang pemerintah tidak boleh 'baperan', pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan," tambahnya.

Dalam sesi tanya jawab antara calon presiden, Ganjar pun masih lugas menyinggung tentang peningkatan layanan publik dimana saat itu ia mendapatkan pertanyaan tentang bagaimana mengatasi pengangguran dari capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Ganjar menjawab bahwa untuk mengatasi pengangguran, pertama ia akan fokus dengan membuka ruang investasi yang cukup besar dengan memastikan pergerakan hukumnya berjalan dengan baik. Kedua, pemerintah harus memberikan fasilitas seperti kawasan industri, insentif pajak, hingga kemudahan perizinan usaha. Apabila dua cara itu terpenuhi, maka yang ia persiapkan selanjutnya adalah sumber daya manusia (SDM) dengan menggandeng sekolah vokasi.

"Ada beberapa poin pak, pertama membuka ruang investasi yang cukup besar dengan cara memastikan penegakan hukumnya bisa berjalan dengan baik, kepastian berjalan baik, transparan, akuntable, mudah, murah, cepat dalam layanan. Tanpa itu dilakukan, mereka akan minggat dan pergi tidak mau datang," jelasnya.

"Kedua saat mereka datang, sudah masuk berinvestasi katakan, pusat-pusat pertumbuhan sudah diberikan kepada mereka oleh pemerintah dengan fasilitas Kawasan industri umpama, insentif pajak, kemudahan perizinan untuk melakukan bisnis, maka ketika itu semua sudah berjalan, maka yang harus disiapkan adalah ketangguhan SDM untuk menjemput yang kita siapkan. Apa itu? Sekolah vokasi, tidak ada yang lain. Dan kemudian SDM inilah yang kita pastikan bahwa mereka bisa sampai 12 tahun mesti sekolah dan gratis," tambahnya.

Selain dua hal itu, kata Ganjar, untuk mengatasi pengangguran sekaligus kemiskinan, ia mempunyai cara afirmasi yaitu dengan memberikan kesempatan pada satu keluarga miskin agar satu anaknya dapat mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi.

"Kawasan industri di Kendal sudah bekerja sama dengan 100-an lebih sekolah vokasi. Kawasan industri di Batam kita siapkan bahkan kita bangunkan sekolah. Kerja sama antara pusat provinsi dan kabupaten begitu penting untuk memfasilitasi itu dan kemudian tugas kita mensosialisasikan untuk mereka bisa terlibat di dalamnya," tuturnya.

KPU menyelenggarakan debat pertama capres Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, Selasa (12/12), dengan tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Debat diikuti tiga pasangan capres-cawapres, yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Rangkaian debat akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024. (ant)