SURABAYA - Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah, berkomitmen untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam birokrasi pemerintahan. Luluk menegaskan tidak akan memberi ruang bagi kerabat atau orang dekatnya untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan, termasuk terhadap anaknya sendiri.

"Kami akan melakukan pengawasan internal dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah nepotisme yang mungkin terjadi melalui orang-orang dalam," ujar Luluk saat menjawab pertanyaan dari panelis dalam debat publik kedua Pilgub Jatim 2024 di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Minggu (3/11/2024) malam. Ia pun menambahkan, "Anak saya hanya satu dan dia tidak tertarik dengan pemerintahan, jadi saya pastikan tidak akan ada nepotisme di bawah kepemimpinan saya."

Luluk menekankan esensi dari birokrasi adalah melayani publik dan menjalankan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ia juga menyebut digitalisasi sebagai cara untuk memastikan transparansi dalam proses rekrutmen dan penghargaan, agar berjalan objektif.

Ia juga berencana untuk mengajak masyarakat mengawasi kinerja Pemprov Jatim, dan menegaskan bahwa pemerintah harus terbuka terhadap masukan dan kritik. Sementara itu, Cagub nomor urut 3, Tri Rismaharini, berbagi pengalamannya membangun sistem elektronik procurement dan e-budgeting pada tahun 2002 saat masih bekerja sebagai birokrat di Pemkot Surabaya.

"Saya menciptakan sistem elektronik procurement dan e-budgeting yang pertama di Indonesia, yang kemudian digunakan secara nasional 10 tahun kemudian," kata Risma. Menurutnya, tata kelola elektronik memungkinkan masyarakat melihat langsung dan berpartisipasi secara transparan.

Cagub nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa, menjelaskan bahwa selama lima tahun terakhir ia dan Emil Dardak telah memperkenalkan slogan Cettar: cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel, dan responsif. Program tersebut telah mendapat penghargaan dari Kementerian PANRB. "Kami adalah satu-satunya Pemprov yang mendapat penghargaan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) dari Kemenpan RB," ujar Khofifah. Ia juga menambahkan bahwa sistem meritokrasi di Pemprov Jatim telah mendapatkan nilai tinggi, dengan penghargaan terbanyak dari BKN untuk BKD Jatim.

Namun, Luluk menanggapi pernyataan Khofifah tersebut dengan kritik. Menurutnya, sistem berbasis elektronik di Jatim tidak sepenuhnya efektif dalam mencegah kasus korupsi. "Maaf, Bu Khofifah, tetapi pernyataan ini sedikit paradoks, karena kenyataannya Jatim masih menghadapi banyak kasus korupsi. Ini menunjukkan bahwa sistem tersebut belum sepenuhnya efektif dan efisien," pungkas Luluk. (dan)