TULUNGAGUNG - Pj Bupati Tulugagung Heru Suseno menegaskan bahwa seluruh media sosial milik individu ASN (aparatur sipil negara) di lingkup Pemkab Tulungagung akan diawasi ketat karena posisi dan statusnya dalam hal pelayanan publik wajib netral, tidak berpihak ke partai manapun ataupun ke pasangan capres tertentu.

"Kami akan jatuhkan sanksi bagi ASN yang tidak netral," kata Heru di Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (15/10/2023).

Selain memberi pengarahan setiap kali apel, Heru juga sudah berpesan kepada semua kepala dinas dan kepala bagian agar melakukan pengawasan ketat.

Tim IT di Infokom atau Kominfo juga telah disiapkan. Mereka diberi tugas khusus memantau dan mencatat dinamika informasi di sosial media yang berpotensi menyeret nama ASN terkait unggahan-unggahan yang bisa dipersepsikan ketidaknetralan aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Baik dalam gelaran pileg, pilpres maupun pilkada.

"Termasuk pengawasan penggunaan medsos oleh ASN bakal diawasi ketat," katanya.

Isu keamanan dan ketertiban masyarakat selama gelaran Pemilu 2024, bahkan dari sekarang, menjadi atensi di kepemimpinan Heru Suseno selaku pejabat bupati.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat pelantikan pj bupati di gedung Grahadi Surabaya bahkan berulang kali berpesan agar para pejabat bupati yang ditugaskan ke daerah-daerah jelang pemilu 2024 ini agar "tegak-lurus" menjaga netralitas ASN.

Hal ini penting agar situasi politik yang cenderung panas tidak diperburuk dengan perilaku ASN yang terseret ikut partisan, memihak salah satu capres karena bisa dianggap tidak netral.

Dan untuk mengoptimalkan pengawasan, lanjut Heru, pihaknya akan bekerjasama dengan badan pengawas pemilu di daerah. (ant)